Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Semakin Diakui 

JURU Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, menyatakan salah satu tema dalam debat keempat yaitu politik luar negeri. Dalam satu periode Pemerintahan Jokowi, politik luar negeri Indonesia telah menunjukan peran aktifnya dalam pergaulan internasional. 

"Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai forum internasional, baik regional maupun dunia, guna menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi kita," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/3). 

Menurutnya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kini dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia. 

"Indonesia juga selalu dirujuk sebagai negera muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi. Isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia," tuturnya. 

Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai. Masih di bidang perdamaian, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO). 

"Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 di antaranya perempuan. Per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3.545," ulasnya. 

Selain itu, kata Ace, Indonesia aktif mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif. Pesan moral itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 di Bali yang diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian pemimpin dunia.  

"Presiden Jokowi mengatakan bahwa bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan kerja sama, karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Kita tidak boleh menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar ini, mulai dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, hingga bencana alam," paparnya.

Ace juga menyebut, politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. 

Hasilnya antara lain: 73,503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan; dan lebih dari Rp574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. 

"Untuk lima tahun ke depan, kami akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," tambahnya. 

Menurutnya, situasi ekonomi global saat ini juga mengalami banyak tekanan, perubahan dan tantangan. Kecenderungan proteksionisme terjadi dan pelemahan sistem perdagangan multilateral dan WTO juga terjadi. Perang Dagang antara kekuatan ekonomi besar dunia jelas akan berpengaruh terhadap ekonomi lainnya.

"Kondisi inilah yang harus disikapi dalam diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi ekonomi Indonesia," ungkapnya. 

Baca juga: Sebut Hotel Borobudur Penuh Jin, Amien Rais Disebut Raja Jin

Beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain: memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru; memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru;  diplomasi ekonomi diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri; serta diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, lanjut ace, Indonesia terus mendorong adanya kerja sama maritim. Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat Arsitektur di kawasan Dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Bagi Indonesia, dua Samudera, Pasifik dan Hindia adalah Single Geo-Strategic Theatre. 

"Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama “Indo-Pasifik”. Kebijakan ini untuk lima tahun ke depan akan terus kami perkuat," ungkapnya. 

Dengan berbagai capaian politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menunjukan kepemimpinan Indonesia yang berperan aktif dalam hubungan internasional, maka lima tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Kiai Ma’ruf akan terus ditingkatkan baik regional maupun dunia. 

Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional.

"Kami akan melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia," kata Ace.

"Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kami akan memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (Wasathiyyah), mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina," ulasnya.

Selain itu, Jokowi-Amin akan melakukan upaya-upaya yang serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. 

"Kami juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-3)