Pengamat: Debat Perdana Kurang Greget

DIREKTUR Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menuturkan dalam gelaran debat perdana Kamis (17/1) kemarin oleh kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih menyisakan catatan.

Dirinya memandang, paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih belum dapat menyampaikan dan mengekplorasi kepada publik perihal kinerja nyata yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir. Sementara, sambung dia, paslon nomor urut 02 pun juga terlihat tidak memahami bahwa tiap debat memiliki topik.

"Paslon harusnya fokus pada topik yang diperdebatkan dan tidak membicarakan isu lain yang tidak ada kaitannya dengan topik debat pertama ini seperti soal pangan dan energi. Debat putaran pertama ini kurang greget dan masih seperti belanja masalah dan bukan sebagai ajang kontrak kinerja antara Paslon dengan Pemilih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Media Indonesia, Jumat (18/1).

Baca juga: Kemanusiaan, Pertimbangan Presiden Bebaskan Ba'asyir

Menurutnya, penyampaian visi misi Paslon 01 seharusnya memulainya dengan menunjukkan data-data kuantitatif bahwa perihal penyelesaian masalah hukum,HAM, korupsi dan terorisme selama 4 tahun terakhir ini lebih baik dibandingkan masa sebelumnya.

"Selain itu saat sesi menjawab pertanyaan yang dibuat oleh panelis Paslon 01 seharusnya memulainya dengan menjelaskan apa yang telah diperbuat terkait isu yang ditanyakan dan bagaimana kemudian akan memperkuat apa yang telah dilakukan selama ini. Sebagai contoh soal reformasi peraturan perundang-undangan yang bermasalah maka Paslon 01 seharusnya tidak memulainya dengan menyatakan bahwa ke depan mereka akan membentuk badan baru yaitu pusat legislasi nasional melainkan dapat memulainya dari fakta bahwa selama 4 tahun terakhir sudah ada yang diperbuat," paparnya.

Adapun Paslon 02 saat menyampaikan visi misi yang harusnya diawali data-data konkret terkait apa yang belum dilakukan oleh petahana terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme ternyata mengawalinya dengan hal sangat umum yang justru tidak menggambarkan kondisi riil saat ini.

Paslon 02 terlihat tidak fokus pada topik dan cenderung melebar kepada topik lainnya seperti ekonomi, energi, kesejahteraan sosial yang terus diulang-ulang di sesi-sesi berikutnya.

"Akibatnya publik tidak dapat gambaran utuh program apa yang akan dilakukan oleh Paslon 02 sebagai kebalikan dari apa yang telah dilakukan oleh petahana misalkan bagaimana menyelesaikan kasus HAM masa lalu yang oleh petahana belum selesai karena argumentasi banyak kesulitan dalam pengungkapannya," ungkapnya.

Selain itu, sambung dia, Paslon 02 terlihat tidak memahami kewenangan Presiden dalam konteks ketatanegaraan yang juga memiliki batasan seperti tidak boleh intervensi pada proses penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum. Presiden, kata dia, bukanlah pemimpin lembaga yudikatif yang oleh konstitusi dijamin sebagai kekuasaan yang merdeka.

"Memberikan contoh kasus kepala desa di Mojokerto pendukung Paslon 02 yang divonis bersalah oleh pengadilan sebagai bentuk praktik penegakan hukum yang berat sebelah oleh Presiden adalah suatu kesalahan fatal mengingat pengadilan tidaklah berkedudukan di bawah Presiden," pungkasnya. (OL-6)