Kedua Capres Berbeda Paham soal HAM

ISU hak asasi manusia (HAM) dan terorisme menjadi topik menarik dalam debat perdana calon presiden-calon wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tadi malam.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menekankan pentingnya bagi penegak hukum dibekali pengetahuan tentang HAM dalam menangani terorisme. Ini menjawab pertanyaan bagaimana aparat harus menegakkan hukum dalam mengatasi terorisme, tetapi selalu dibenturkan dengan isu HAM.

"SOP (aparat) harus berbasis HAM dan UU Terorisme itu menitikberatkan pada upaya pascapencegahan, juga ada transparansi dalam proses penindakan," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, dalam menindak pelaku terorisme, Indonesia banyak dicontoh oleh negara lain. Dia menekankan, ke depan negara tidak hanya melakukan pendekatan atau penindakan secara hukum terhadap teroris, tetapi juga melakukan pencegahan.

"Harus persuasif dengan pendekatan agama dan ekonomi," tambah Jokowi.

Cawapres Ma'ruf Amin menambahkan, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad, melainkan salah satu bentuk kerusakan.

"Dalam Alquran orang yang melakukan kerusakan di bumi harus dihukum berat," ujar Amin.

Jokowi pun kembali mengemukakan persoalan penegakan hukum dan HAM.

"Penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Kalau ada tersangka korupsi ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, ada mekanisme yang ditempuh lewat praperadilan."

Moderator meminta Prabowo menanggapi. Dia menyebut masih ada penindakan hukum yang melanggar HAM. Prabowo mencontohkan kepala daerah yang mendukung Jokowi tidak dipermasalahkan.

"Namun, ada kepala desa di Jawa menyuarakan mendukung saya dipenjara," singgung Prabowo.

Jokowi kemudian mengingatkan Prabowo untuk tidak menuduh. Ia kemudian menyinggung Ratna Sarumpaet yang menjadi juru kampanye Prabowo melakukan kabar bohong.

"Ya, jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini negara hukum ada prosedur hukum. Kalau ada bukti, sampaikan saja.  Misalnya, ada jurkamnya Pak Prabowo yang mengaku dianiaya, eh ternyata operasi plastik," sindir Jokowi.

Diskriminasi
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan pihaknya tidak sependapat apabila terorisme memunculkan stigmatisasi radikal terhadap pemeluk agama Islam.

"Itu saya tolak. Saya setuju diredikalisasi. Teror itu dikirim dari negara lain dan dibuat nyaman. (Dikesankan) seolah dari Islam. Padahal, dia dikendalikan oleh orang bukan Islam atau asing. Saya mengerti benar," ujar Prabowo.

Ketika moderator Ira Koesno menanyakan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 terkait diskriminasi dan persekusi terhadap etnik atau golongan tertentu.

"Apa strategi Anda dalam menghadapi situasi ini?" tanya Ira Koesno.

"Tadi saya sudah katakan bahwa seorang kepala negara disebut chief executive. Berarti seorang kepala negara dia ialah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara Ini. Oleh karena itu, saya akan menatar seluruh aparatur hukum dan saya instruksikan, tegaskan tidak boleh diskriminasi terhadap suku apa pun, agama apa pun, etnik apa pun," jawab Prabowo.

Sandi pun menambahkan, dalam kunjungan ke titik lokasi masyarakat, ada hal yang membuat dirinya miris.

Sandi menyatakan ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di Pasir Putih, Karawang, yang menanam mangrove, tetapi mengalami persekusi. (Ins/X-3)