Pantau Kesiapan Pengamanan Asian Games, Komisi III DPR Minta Polda Antisipasi Teror

KOMISI III DPR RI hari ini, Senin (9/7) mengunjungi Polda Metro Jaya (PMJ). Kunjungan tersebut untuk menanyakan dan memantau kesiapan pengamanan Polri menjelang Asian Games 2018 di Jakarta. Salah satu catatan kepada pihak kepolisian ialah soal antisipasi teror bom.

Mereka diterima Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis di Gedung Promoter. Kunjungan serupa juga akan dilakukan Komisi III ke Palembang, sebagai tempat perhelatan Asian Games.

"Kunjungan ini jadi ada hal spesifik yang dibahas yaitu kunjungan dalam rangka memantau PMJ menjelang Asian Games. Bicara Asian Games tentu ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Kesiapan Polda dalam menyiapkan keamanan ini kan harus lebih detail, ini yang kita bicarakan dengan Kapolda," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa.

Dalam pertemuan tersebut, kata Desmond, pihaknya memberikan beberapa catatan kasus agar segera ditangani Polda, antara lain terkait teror bom. Komisi III meminta polisi mengantisipasi teror.

"Ada beberapa catatan, berbicara kasus-kasus tapi tidak fokus kasus karena hari ini lebih mengarah ke pengamanan teror. Pesta ini kan membawa nama bangsa, kalau sampe teroris bikin surat kaleng kan bisa merusak. Apalagi ada bom. Catatan ini tentunya kami sebagai, saya sebagai pimpinan komisi III tentunya sejak awal antisipasi," ujar Desmond.

Namun secara umum, Desmond menilai, di bawah kepemimpinan Idham Azis, Jakarta relatif lebih aman. Meski tidak semua kasus tertangani, pihaknya mengapresiasi kerja Polda Metro selama ini.

"Saya pikir kepemimpinan Idham hari ini jauh lebih smoth dan adem ya. Tidak semua tidak semua kasus ditangani dengan wajah-wajah yang sifatnya lebih keras. Sekarang kan wajah polda berubah lebih adem. Nah tentunya ini harus kita apresisasi . Persoalan nama baik bangsa saat Asian Games merupakan catatan penting,"katanya.

Usai menyambangi Polda Metro Jaya, kata Desmond, pihaknya akan berkunjung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). "Setelah ini ke Kejati ya. Ini lebih banyak soal persiapan Kejati di bidang penanganan hukum karena banyak kasus yang belum maksimal." (OL-5)