Mendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Bandel

MASIH banyak kepala daerah membandel tidak menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting.

Padahal aplikasi yang menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting) itu, guna meminimalkan celah korupsi.

"Kami sudah terus mengimbau, e-planning juga kami sampaikan. Dirjen juga sudah membuat sistem untuk inspektorat di daerah dengan baik. Kami koordinasi dengan KPK untuk pengawasannya. Tapi, ya masih banyak (yang bandel tidak menjalankan)," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai menghadiri Rapimnas Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (26/2).

Hasil survei Transparency International (TI) yang dirilis Kamis (22/2) menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 stagnan. Seperti tahun sebelumnya, skor IPK Indonesia sebesar 37. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-96.

Sebelumnya, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting di daerah turut memengaruhi naik turunnya IPK Indonesia.

Menurut dia, dengan diterapkannya perencanaan berbasis elektronik, pencegahan korupsi bisa diperkuat karena masyarakat turut berpartisipasi mengawasi.

Tjahjo sepakat transparansi merupakan kunci menutup celah korupsi di daerah. Namun, butuh itikad dari kepala daerah untuk menjalankan sistem yang transparan dan berbasis elektronik. Pasalnya, Kemendagri sulit untuk memaksa kepala daerah menjalankan kebijakan e-planning.

"Kami enggak bisa menjamin (bebas korupsi). Tapi, setidaknya bisa meminimalkan. Karena seharusnya kontrol juga dari masyarakat. Sekarang juga banyak OTT (operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah) karena faktor masyarakat. Intelnya KPK ya masyarakat. Kuncinya kalau daerah mau terbuka dengan e-planning. Semua itu kalau dijabarkan dengan baik, saya kira akan semakin transparan dan semakin baik," tandasnya. (OL-4)