Penguatan Sektor Domestik Pondasi Poros Maritim

POROS Maritim Dunia (PMD) diciptakan dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat (powerful nation). Indonesia kini tengah berupaya mencapai tujuan tersebut. Sejumlah langkah telah dilakukan Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono dalam diskusi Global Maritime Fulcrum: Assessing Indonesia’s Policies, Strategies and Position (Poros Maritim Dunia: Mengkaji Kebijakan, Strategi, dan Posisi Indonesia), yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia, di Perth, 23-24 Februari 2018.

"Bagaimana kita akan merealisasikan PMD? Pertama-tama kita menguatkan sektor domestik, baik pendidikan, ekonomi, dan lainnya, sebagai fondasi PMM," ujar Diaz dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (25/2).

Presiden Jokowi, ungkap Diaz, selalu bilang bahwa dunia berubah dengan cepat dan jangan sampai kita tertinggal. Kompetisi menjadi lebih sengit sehingga kita mesti meninggalkan rutinitas, berubah, dan berinovasi.

Perubahan telah dimulai Pemerintah dengan infrastruktur laut, darat maupun udara. Anggaran infrastruktur telah meningkat hingga Rp409 triliun (2018). Buruknya infrastruktur mencegah pembangunan masuk, seperti di Papua. Hal ini disebabkan karena keberadaan jalan (infrastruktur perhubungan) yang baik menjadi prasyarat pembangunan.

Kehadiran jalan akan diikuti oleh masuknya listrik, internet, dan pembangunan lain yang memajukan Papua. Tanpa infrastruktur yang baik, tidak akan terjadi pembangunan.

"Terkait infrastruktur laut, dwelling time telah menurun dan kini hanya 4,1 hari. Menurut data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), biaya logistik Indonesia menurun dari 25,7% PDB (2013) menjadi 22,1% PDB (2018). Artinya, rakyat akan menikmati penurunan harga akibat dari menurunnya biaya distribusi barang," ungkap Diaz.

Menurut Diaz, trayek tol laut bertambah 5 menjadi 18 di 2018. Dengan ini masyarakat di Indonesia Timur akan semakin mudah terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Kinerja presiden telah menurunkan inflasi dari 8,36% (2014) menjadi 3,61% (2017), tingkat kemiskinan dari 10,96% (2014) menjadi 10,12% (2017), dan rasio gini dari 0,414 (2012) menjadi 0,393 (2017).

Sementara itu, presiden telah meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari 4,79% (2015) menjadi 5,09% (2017). Indeks daya saing dari peringkat ke-41 (2016) menjadi ke-36 (2017) dunia. Kemudian peringkat kemudahan berbisnis dari ke-106 (2015) menjadi ke-72 (2017), dan rating kredit Indonesia.

"Dengan semua perbaikan di tataran domestik tersebut, Indonesia akan lebih siap bersaing di tataran global dan mewujudkan cita-cita PMD, menjadi poros maritim dunia," tandas Diaz.

Dalam kesempatan sama, Wakil Duta Besar Australia Derry Aman menyampaikan, sejak PMD dicanangkan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membangun 31 kerja sama maritim dengan 20 negara.

Sejak 2015, Indonesia berhasil mendorong kerja sama maritim menjadi fokus KTT Asia Timur (East Asia Summit).

"Indonesia juga semakin aktif mempromosikan penyelesaian konflik maritim dengan damai, termasuk di Laut Tiongkok Selatan," ujarnya.

Dalam forum IGSF ini menghadirkan beberapa narasumber termasuk Prof. Dr. Hasyim Djalal, Dino Patti Djalal, Prof. Dr. Mohammad Baiquni, dan beberapa pakar di bidang kemaritiman. (OL-4)