Rabu 03 Maret 2021, 05:05 WIB

Di Balik Tarik-menarik Iran-AS

Smith Alhadar Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) | Opini
Di Balik Tarik-menarik Iran-AS

MI.SUSANTO
Smith Alhadar Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

DALAM kampanye pemilihan presiden, Joe Biden berjanji akan kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran. JCPOA ditandatangani P5+1 (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis) plus Jerman dengan Iran pada 2015 ketika AS dipimpin Presiden Barack Obama. Saat itu Joe Biden adalah wakil presiden.

JCPOA mengharuskan Iran membatasi program nuklirnya. Sebagai imbalan, Iran diizinkan mengekspor minyaknya ke pasar global. Namun, ketika berkuasa, pemerintahan Presiden Donald Trump mundur dari kesepakatan ini (2018) karena menganggap perjanjian itu terlalu menguntungkan Iran. Untuk memaksa Iran bersedia merundingkan kembali JCPOA, AS menerapkan ‘tekanan maksimum’. Akan tetapi, kebijakan itu gagal membawa Iran ke meja perundingan.

Sebaliknya, Teluk Persia semakin tak aman. Dua kali dalam kesempatan berbeda terjadi serangan terhadap tanker-tanker internasional di dekat Selat Hormuz. Lalu, Iran menembak jatuh drone canggih AS di Teluk. Yang tak kurang menghebohkan ialah serangan drone terhadap instalasi mi­nyak Arab Saudi. Ketegangan Iran-AS meningkat ketika AS membunuh Kepala Pasukan Khusus (Quds) Iran, Qassem Soleimani, di Irak, sebagai balasan atas serangan milisi Syiah Irak pro-Iran terhadap pangkalan militer AS di Irak.

Sementara itu, Iran secara bertahap juga mundur dari JCPOA. Mundurnya Iran menimbulkan keprihatinan AS dan penanda tangan lain. Iran telah meningkatkan kadar pengayaan uranium dari 3,6% sebagaimana ditetapkan JCPOA menjadi 20%. Tingkat pe­ngayaan ini semakin mendekatkan Iran pada pembuatan bom nuklir. Stok uranium pun ditingkatkan berkali lipat dari 300 kg yang dibenarkan JCPOA. Semua ini dilakukan Iran untuk meningkatkan kartu tawarnya vis a vis AS.

Realitas ini membuat Biden menganggap kebijakan ‘tekanan maksimum’ telah gagal. Karena itu, ia hendak kembali ke JCPOA. Namun, hingga kini keinginan itu belum terlaksana. Pasalnya, Iran ogah kembali ke JCPOA terlebih dahulu sebagaimana tuntutan AS. Sebaliknya, Iran berjanji segera setelah AS kembali ke JCPOA akan mengikutinya.  Tarik-menarik ini masih berlangsung sampai kini.

Pelajari proposal

Pada 1 Maret lalu, Teheran menyatakan tak bersedia melakukan pembicaraan dengan AS yang ditengahi Uni Eropa tentang masa depan JCPOA karena AS belum mencabut sanksi ekonomi total atas Iran. Namun, Teheran menyatakan sedang mempelajari proposal yang dibuat Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrel untuk mengadakan pertemuan informal dengan AS dan pe­nandatangan JCPOA lainnya.

Sebenarnya, sesuai UU yang dikeluarkan parlemen Iran, sejak 23 Februari pemerintahan moderat Presiden Hassan Rouhani sudah harus mundur secara penuh dari komitmen terhadap JCPOA.

Namun, pada 21 Februari, pemerintah Iran memperpanjang komitmennya pada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk dapat terus memonitor instalasi nuklir Iran hingga tiga bulan ke depan guna memberi kesempatan pada upaya diplomasi. Mengapa Iran dan AS bertahan pada posisi masing-masing, untuk tak mau lebih dahulu kembali ke JCPOA?
Iran khawatir, kembali ke JCPOA terlebih dahulu akan memberi pesan yang salah pada AS bahwa Iran dalam posisi lemah, meskipun faktanya kebijakan ‘tekanan maksimum’ Trump telah menjungkirbalikkan ekonomi Iran. Bahkan, kondisi itu mendo­rong rakyat Iran turun ke jalan memprotes kenaikan harga bahan pokok, anjloknya nilai mata uang, dan melejitnya inflasi hingga lebih dari 100%. Kekhawatiran lain, AS akan mengajukan tuntutan baru sebagai syarat pencabutan sanksi.

Di sisi lain, Iran ingin menuntut kompensasi dari AS sebagai akibat kebijakan ‘tekanan maksimum’.  Menurut perhitungannya, sejak sanksi diterapkan pada Mei 2018, Iran mengalami kerugian sekitar US$1 triliun. Maka, sudah seharusnya AS memberi ganti rugi. Toh AS secara sepihak mundur dari JCPOA saat Iran patuh sepenuhnya pada kesepakatan itu. Tuntutan lain Iran ialah, AS harus menjamin bahwa JCPOA akan tetap dipatuhi di kemudian hari dan tidak lagi diutak-atik tiap kali terjadi pergantian pemerintahan di AS seperti dilakukan Trump.

Memang, tampaknya Biden tidak mau kembali ke JCPOA begitu saja. Mungkin ia akan meminta Iran tidak menganggu pasukan AS di Irak. Sejak Trump mundur dari JCPOA, berulang kali markas dan pangkalan militer AS di Irak serta zona hijau di Baghdad--tempat kedutaan besar asing berada--mendapat serangan rudal dari milisi-milisi Syiah pro-Iran.       
Tuntutan lain, Iran harus berhenti membantu milisi Houthi di Yaman, tidak lagi mendukung Hamas dan Jihad Islam, menarik pasukan dari Suriah, dan tak ikut campur tangan dalam masalah internal Libanon melalui kelompok bersenjata Hezbullah.

Semua tuntutan ini merupakan harapan sekutu AS di Timur Tengah, seperti Israel dan Arab Saudi.       

Rencana kembalinya AS ke JCPOA ditentang oleh kedua negara ini. Karena itu, untuk menenangkan dan mendapat dukungan mereka, AS harus bisa menghilangkan apa yang menjadi keprihatinan mereka. Dulu, kebijakan ‘tekanan maksimum’ Trump didukung mereka karena salah satu syarat Trump bagi pemulihan JCPOA ialah Iran harus mundur dari campur tangan urusan internal negara-negara Arab di atas.

Tuntutan lain Trump kepada Iran ialah Teheran harus menghentikan program rudal balistik yang bisa menjangkau hingga Israel. Kalau Biden mengikuti sebagian saja dari kebijakan Trump, hal itu akan menjadi batu sandungan bagi rencana rekonsiliasi Iran-AS.

Adapun waktu yang tersedia bagi keduanya kembali ke JCPOA tidak banyak. Pada 1 Juni akan berlangsung pilpres di Iran. Kalau kedua pihak masih berseteru hingga waktu itu, sangat mungkin kelompok konservatif yang menentang JCPOA akan memenangi pilpres.      

Kalau demikian, peluang rekonsiliasi Iran-AS akan hilang. Yang akan muncul justru krisis di Teluk yang tidak akan menguntungkan siapa pun. Sudah seharusnya Iran menerima proposal UE yang memungkinkan terjadi pertemuan informal dengan AS sehingga kedua pihak dapat mengetahui posisi masing-masing. Dengan demikian, solusi dapat dicari.

Baca Juga

Dok. Pribadi

Menjemput Berkah Ramadan

👤Mohammad Farid Fad Dosen FITK UIN Walisongo Semarang, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin Kendal 🕔Kamis 15 April 2021, 05:05 WIB
RAMADAN kembali hadir menyapa kita di tengah keprihatinan pandemi...
Mi/Seno

Covid-19 dan Industri 4.0

👤Tjandra Yoga Aditama Guru Besar FKUI, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Mantan Direktur WHO SEARO, Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes 🕔Kamis 15 April 2021, 05:00 WIB
PANDEMI covid-19 masih terus melanda...
Dok pribadi

Mengulik Status kelembagaan Perguruan Tinggi Negeri

👤Kurniawan Budi Irianto, Pejabat Pengawas pada Kementerian Keuangan 🕔Rabu 14 April 2021, 15:20 WIB
Baik PTN BLU dan PTN BH merupakan tahapan paripurna pada pengelolaan pendidikan tinggi di negeri...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tajamnya Lancang Kuning di Lapangan

 Polda Riau meluncurkan aplikasi Lancang Kuning untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Berhasil di lapangan, dipuji banyak kalangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya