Dinamika Timur Tengah di Bawah Biden

KEMENANGAN Joe Biden akan mengubah dinamika politik Timur Tengah. Sebagai mediator proses perdamaian Israel-Palestina, sikap Biden akan lebih berimbang meskipun komitmen melindungi Israel tetap kuat. Di bawah Presiden Donald Trump, AS terang-terangan berpihak kepada Israel. Setelah mengakui Jerusalem sebagai milik Israel dan menghentikan bantuan kepada Palestina, Trump meluncurkan Transaksi Abad Ini yang tidak lagi mendukung prinsip solusi dua negara berdasarkan resolusi-resolusi DK PBB yang relevan.

Mengesampingkan Transaksi Abad Ini

Transaks Abad Ini membayangkan Palestina hanya mendapat 70% wilayah di Tepi Barat, menolak kepulangan pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka di Israel, Jerusalem menjadi milik Israel sepenuhnya, Palestina tak boleh memiliki angkatan bersenjata, perbatasan dijaga tentara Israel, dan Palestina hanya diberi otonomi.

Sebagai imbalan, Israel akan menggantikan wilayah subur di Tepi Barat dengan dua kantong gersang di Gurun Negev, berbatasan dengan Sinai, dan bantuan ekonomi hingga puluhan miliar dolar AS untuk membangun Palestina. Serta-merta, Palestina menolak konsep perdamaian ini. Biden pun akan mengesampingkan Transaksi Abad Ini. Konsep perdamaian yang dibawanya ialah solusi dua negara sesuai dengan resolusi-resolusi DK PBB yang relevan.

Perubahan sikap AS di bawah Biden terhadap Iran bisa jadi akan mempercepat Saudi mengikuti langkah UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko yang telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel. Sebagaimana empat negara itu, Saudi tidak lagi melihat Israel sebagai isu prioritas dan memandang Iran sebagai ancaman nyata.

Tak mengherankan, kendati belum berdamai secara resmi, hubungan kerja sama keamanan Israel dan Saudi semakin intens belakangan ini. Saudi memberikan konsesi berupa pencabutan larangan terbang pesawat-pesawat komersial Israel menggunakan langit Saudi. Bahkan, bulan lalu penguasa de facto Saudi, Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman (MBS), mengadakan pertemuan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di Kota Neom.

Dinamika perang saudara di Yaman juga akan berubah. Biden akan memenuhi kehendak Kongres agar AS menekan Saudi dan UEA untuk mengakhiri campur tangan mereka di negara Arab termiskin itu, dengan menghentikan pasokan logistik. Di bawah Presiden Donald Trump, AS tidak hanya memasok senjata dan data intelijen, tetapi juga mengisi bahan bakar terhadap pesawat-pesawat tempur Saudi dan UEA di udara.

Selama ini Trump mendukung keterlibatan Saudi dan UEA yang telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang mengerikan di Yaman. Tak mengherankan, beberapa negara Eropa sudah menghentikan pasokan senjata ke kedua negara Arab Teluk itu. Namun, upaya mereka menghentikan perang tidak berhasil karena Trump mengabaikan suara-suara prihatin ini.

Dalam mengantisipasi kebijakan Biden, pada 5 Januari lalu, Kuartet (Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir) mencabut blokade atas Qatar. Selama ini keempat negara itu ngotot mempertahankan blokade kecuali Qatar memenuhi belasan syarat yang sangat berat. Di antaranya, menutup jaringan televisi Al Jazeera, menurunkan hubungan diplomatik Qatar-Iran serendah mungkin, dan mengusir tentara Turki dari negara itu.

Qatar menolak tuntutan itu karena akan menghancurkan hubungan mereka dengan Iran dan Turki, tempat Qatar punya kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan. Sementara itu, Al Jazeera merupakan instrumen Qatar untuk memperluas pengaruh mereka di dunia Arab. Biden tak berkenan dengan blokade itu dan berniat menekan Kuartet untuk mencabutnya. Daripada kehilangan muka, lebih baik Kuartet berinisiatif mendahului Biden. Lagi pula diharapkan, dengan bergabungnya kembali Qatar, Dewan Kerja Sama Teluk akan kembali kukuh demi mengimbangi Iran.

Terkait dengan Saudi, apakah Biden akan meminta pertanggungjawaban MBS menyangkut pembunuhan Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2018? Bisa jadi tidak karena tindakan itu dapat mendestabilkan Saudi, sekutu utama AS di Timur Tengah. Apalagi Riyadh telah menjatuhkan hukuman kepada beberapa orang yang diduga terlibat pembunuhan itu meskipun komunitas internasional melihatnya hanya sebagai lelucon karena tak menyeret otak pembunuhan itu, yaitu MBS sendiri. Namun, Biden tak akan membela MBS secara membabi buta sebagaimana dilakukan Trump. Hal itu bisa jadi, berujung pada penggantian putra mahkota di Saudi untuk menjaga stabilitas Saudi.

Pemulihan hubungan AS-Iran

Akhirnya apa yang ditakutkan Arab Teluk dan Israel terjadi juga. Pasalnya, Biden mendukung pemulihan hubungan AS-Iran. Dalam kampanye, ia berjanji akan kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran yang merupakan perjanjian multilateral. JCPOA ditandatangani pada 2015, saat AS dipimpin Presiden Barack Obama dan Biden sebagai wakil presiden.

JCPOA mengharuskan Iran membatasi program nuklir mereka. Sebagai imbalan, Iran diizinkan mengekspor minyak mereka ke pasar global. Saudi, UEA, Bahrain, dan Israel sejak awal menentang JCPOA karena memperbesar potensi Iran menjalankan politik regional, yang dipandang ekspansionis dan agresif dengan membantu milisi-milisi di Irak, Suriah, Libanon, dan Houthi di Yaman. Kiprah Iran itu dirasa mengancam keamanan dalam negeri mereka.

Kebijakan Trump menerapkan embargo ekonomi total atas Iran disambut di negara-negara itu. Pasalnya, sanksi itu telah memukul hebat ekonomi Iran. Mereka berharap terjadi regime change. Bahkan, mereka bersedia mendukung bila Trump memutuskan melancarkan serangan militer ke negeri itu untuk menumbangkan Republik Islam.

Kini, mimpi buruk membayangi mereka. Kalau terjadi rekonsiliasi AS-Iran, akan terjadi perubahan keseimbangan Iran-Arab Teluk. Pergolakan politik di Mesir pun akan memanas kalau Biden memasang jarak dengan rezim diktator pimpinan Presiden Abdul Fattah el-Sisi sebagaimana dilakukan Obama dulu. Alhasil, naiknya Biden ke singgasana akan mengubah banyak hal di Timur Tengah. Bisa jadi, kawasan volatile itu menjadi lebih stabil atau justru sebaliknya.