KOMITE Olimpiade Indonesia (KOI) akan menggelar pemilihan ketua umum pada pada kongres Juni 2023 atau dimajukan setahun dari rencana sebelumnya. Keputusan itu diambil dalam Kongres Luar Biasa (KLB) KOI di Jakarta, (7/3).
Agenda pemilihan dimajukan dengan pertimbangan banyaknya ajang olahraga internasional yang akan digelar di Indonesia pada 2024. Selain itu, pada 2024 juga akan digelar agenda pemilu dan pilpres. "Diputuskan pemilihan ketua umum akan dilangsungkan pada kongres Juni 2023," ujar Ketua Pelaksana KLB yang juga Anggota Komite Eksekutif KOI Jadi Rajagukguk seusai KLB.
Sebelumnya, KOI berencana memperpanjang masa jabatan Raja Sapta Oktohari sebagai ketua umum KOI periode 2019-2023, hingga tahun depan. Rencana itu didasarkan banyaknya event olahraga yang berlangsung pada 2023 ini.
Raja Sapta Oktohari menyatakan kesediaan untuk maju lagi jika cabang pengurus olahraga mengajukannya. "Kalau saya tergantung dari cabang olahraga. Sejak awal saya dicalonkan cabang olahraga, sehingga kalau nanti saya dicalonkan lagi oleh cabang olahraga, Insya Allah saya mengikuti," ucapnya.
Selain itu, KLB KOI juga sepakat untuk melakukan sejumlah perubahan diantaranya soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). KLB KOI menyetujui usulan perubahan AD/ART terkait Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) melepaskan diri dari NOC Indonesia menjalankan amanat Undang-Undang Keolahragaan.
Selain itu, aturan tidak boleh rangkap jabatan bagi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Komite Eksekutif dalam AD/ART dicabut. "Aturan ini dicabut agar organisasi bisa lebih efektif," ungkap anggota Dewan Etik KOI Anthony Sunarjo.
Pada aturan sebelumnya, pengurus cabag olahraga yang terpilih di dalam jajaran KOI harus melepaskan jabatannya. Anthony mengatakan potensi konflik kepentingan soal rangkap jabatan juga tetap menjadi perhatian. Sebab itu, siapa pun yang terpilih nanti untuk kepengurusan periode berikutnya tetap harus dituntut profesional dan meneken pakta integritas.
"Tujuannya supaya keolahragaan ini lebih efektif. Yang penting komitmen, bertanggung jawab secara profesional di masing-masing posisi. Kalau dia ketua suatu cabor, dia harus memisahkan urusan cabor dengan ini (KOI). Kita menuntut kematangan, kedewasaan, dan profesionalitas," jelasnya seraya menambahkan KLB KOI juga menetapkan penambahan jumlah Komite Eksekutif yang semula 11 menjadi 15. (R-2)
