Gubernur Koster Alokasikan Dana Bantuan bagi Pecalang Rp50 Juta per Desa

GUBERNUR Bali Wayan Koster akan mengalokasikan dana bantuan bagi Pecalang di seluruh desa adat di Bali. Bantuan tersebut per desa sebanyak Rp50 juta untuk bantuan bagi Pecalang. Bantuan tersebut disampaikan oleh Koster dalam perayaan Tumpek Uye, Sabtu malam (7/2).

Gubernur Bali Wayan Koster bertatap muka dengan pecalang di Desa Adat Buleleng. Dalam pertemuan yang berlangsung di Setra Desa Adat Buleleng itu, Gubernur Koster menyerahkan bantuan seragam kepada para 503 pecalang dari 14 Banjar Adat di Desa Adat Buleleng.

Seragam lengkap yang terdiri dari udeng, baju, kamen hingga saput senilai Rp250 juta ini merupakan dukungan dari Perumda Kertha Bali Saguna. Bantuan seragam ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi pecalang yang selama ini ngayah tanpa pamrih. Menyusul Desa Adat Buleleng, Gubernur Koster juga akan memberikan bantuan seragam bagi seluruh pecalang se-Bali yang jumlahnya lebih dari 20 ribu orang.

Baca juga : Gubernur Koster Tegas Bali Tak Butuh Ormas Preman, Keamanan Ditangani Negara dan Desa Adat

Di tengah-tengah pembagian seragam, Gubernur Koster membuka sesi dialog yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Dalam sesi dialog, seorang pecalang menyinggung realisasi pemberian insentif bagi para pecalang di Desa Adat. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menegaskan bahwa pecalang memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pengamanan adat dan mendamaikan masyarakat Bali. Bahkan dalam berbagai kondisi mendesak, pecalang sering dilibatkan pemerintah di luar peran TNI dan Polri. 

“Kontribusi pecalang sangat besar. Karena itu saya memang memikirkan bagaimana memberi perhatian yang layak kepada pecalang melalui desa adat,” ujar Koster.

Baca juga : Viral, Satu Desa Adat di Bali Tolak Warga NTT Tinggal di Wilayah Mereka

Kendati demikian, Gubernur Koster mempermaklumkan kalau pemberian insentif belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Bali masih melakukan perhitungan kemampuan anggaran, di tengah kewajiban menyelesaikan sejumlah program prioritas pembangunan. 

“Mudah-mudah 2027 atau paling lambat 2028 bisa direalisasikan. Tidak bisa hanya satu kabupaten, harus se-Bali,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
 
Ditambahkan olehnya, dana Rp50 juta per desa adat itu nantinya khusus dialokasikan sebagai insentif pecalang, bukan untuk kepentingan lain. Program tersebut, kata Koster, sudah masuk dalam perencanaan dan pembahasan lintas pihak. 

“Saat ini masih banyak yang harus dikerjakan, seperti perbaikan jalan dan infrastruktur. Mohon sabar dulu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Koster juga menekankan pentingnya peran desa adat dan pecalang sebagai fondasi utama kelangsungan Bali. Desa adat disebutnya sebagai penyangga adat, budaya, dan kearifan lokal agar tidak tergerus arus modernisasi. “Kalau tidak ada desa adat, Bali mungkin tidak bisa eksis seperti sekarang. Ini yang membedakan Bali dengan daerah lain,” papar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Kelian Desa Adat Buleleng menyampaikan terima kasih atas perhatian yang ditunjukkan Gubernur Koster. "Dukungan ini sangat berarti bagi kami, pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa," ucapnya.

Pecalang Banjar Adat Kalintu I Nengah Bagus Mahendra bersama Pecalang Banjar Adat Banjar Jawa Made Dwi Arsa Nata mengatakan, selama ini masing-masing pecalang di banjar adat sudah punya seragam yang berbeda-beda. 

Dengan seragam baru dari Gubernur Bali ini, ia merasa lebih gagah dalam melaksanakan tugas. "Sekarang seragam sudah satu pasikian pecalang Bali, kami merasa lebih layak dan gagah,” ujar Dwi Arsa. 

Terkait rencana pemberian insentif, para pecalang berharap janji pemerintah segera  terwujud. Alasannya, selama ini pecalang murni ngayah untuk kepentingan adat tanpa menerima insentif. 

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra beserta istri, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Anggota DPRD Bali asal Buleleng Gede Kusuma Putra dan anggota DPRD Buleleng Ni Kadek Turkini, Prajuru dan pecalang Desa Adat Buleleng. (H-3)