Jamin Kesetaraan Kerja, Pemkab Garut Intensifkan Pelatihan SDM Disabilitas

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut memperingati Hari Disabilitas Internasional. Bersamaan dengan momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menegaskan komitmennya untuk menjamin kesetaraan akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Rahany Eka Pratiwi, menyatakan penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak sama, termasuk hak memperoleh pekerjaan dan berkarir di sektor formal.

"Disnakertrans akan menyosialisasikan serta mendorong perusahaan, baik sektor formal maupun informal, agar memenuhi hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja," kata Rahany, Senin (15/12).

Baca juga : Pemkab Garut Dorong Disabilitas Berperan dalam Pembangunan

Sejalan dengan perhatian serius dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnakertrans Garut memiliki kewajiban untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok rentan.

Sejak 2023, Disnakertrans Kabupaten Garut telah menjalin kerja sama dalam menyiapkan SDM penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan. 

Program yang disiapkan meliputi pelatihan pembuatan kue atau roti, serta menjahit bagi usia produktif 40 tahun ke atas. Selain itu ada persiapan SDM produktif Khusus untuk usia 18-40 tahun.

Baca juga : Polres Garut Cek Kesiapan Seluruh Sarana Evakuasi

“Kami berharap ke depan, mereka dapat ditempatkan di dunia kerja tanpa memandang keterbatasan yang mereka miliki,” ujar Rahany.

Sementara itu, perwakilan DPD PPDI Provinsi Jawa Barat, Aam Ridwan, mengatakan peringatan ini menjadi momentum penting untuk saling menguatkan dan meneguhkan semangat perjuangan.

"Saya mengajak bersama-sama untuk lebih menguatkan hati, meneguhkan hati senantiasa menghadapi kehidupan dengan penuh semangat," tutup Aam, seraya mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari Pemkab Garut dan PT PLN Indonesia Power Kamojang terhadap kegiatan PPDI. (AD/P-5)