PP Persis Tegaskan 10 Sikap Resmi Hasil Muskernas IV Yogyakarta

PERSATUAN Islam (Persis) menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi di Sumatra. Persis mendorong dilakukan gerakan kemanusiaan.

"PP Persis menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan sejumlah wilayah lain," ungkap Ketua Umum PP Persis, Jeje Zaenudin, Selasa (2/12).  

Seruan tersebut merupakan satu dari 10 sikap resmi Persis hasil Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) IV yang digelar di Kaliurang, Yogyakarta, pada 29 November - 1 Desember 2025. Rekomendasi tersebut diumumkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Persis setelah melalui proses kajian dan pembahasan mendalam selama forum berlangsung.  

Baca juga : PP Persis Usulkan Kurikulum Berbasis Adab kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua Umum PP Persis, Jeje Zaenudin menegaskan, seluruh sikap ini menjadi arahan strategis bagi struktur organisasi dan rujukan moral bagi umat. 

Jeje menambahkan PP Persis juga menginstruksikan seluruh struktur Jamiyyah untuk menggalang bantuan kemanusiaan secara terpadu guna membantu meringankan beban para penyintas bencana. 

PP Persis mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana, termasuk illegal logging, pembabatan hutan, penyalahgunaan perizinan, dan penambangan liar. "Jamiyyah menekankan pentingnya pemulihan fungsi hutan lindung serta penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegas dia.

Baca juga : Daftar dan Peran Organisasi Islam di Indonesia, dari Muhammadiyah sampai Persis

Selanjutnya, PP Persis mengimbau seluruh pejabat pemerintah di semua tingkatan untuk mengutamakan empati dan keberpihakan kepada rakyat, serta meninggalkan gaya hidup hedonis dan pamer kekayaan. Sikap moral ini dianggap penting sebagai teladan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi sosial yang tertekan oleh berbagai bencana.

Jeje mengatakan PP Persis juga mengapresiasi program pemerintah dan memperingatkan penyimpangan. "Persis mengapresiasi program pemerataan kesejahteraan, seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, distribusi lahan sitaan, dan penyediaan kapal bagi nelayan," jelas dia. 

Namun, PP Persis juga menyoroti adanya laporan penyimpangan di lapangan dan mendesak pengawasan ketat dan penindakan tegas agar program tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. 

Sikap berikutnya, kata Jeje, PP Persis menyambut baik pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dan mendorong pengelolaan dana serta penyelenggaraan haji yang profesional, transparan, dan sesuai syariah. Persis menolak praktik korupsi dan jual beli kuota serta meminta pemerataan masa tunggu haji dilakukan bertahap dan disosialisasikan secara luas untuk menghindari keresahan calon jamaah.

Dalam hal nasib Palestina, Persis mengapresiasi pemerintah Indonesia atas sikap tegas mendukung Palestina di forum internasional. PP Persis meminta pemerintah tetap konsisten menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hingga terwujud kemerdekaan penuh Palestina. PERSIS juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan pengiriman TNI dalam misi perdamaian apabila prosedur internasional telah terpenuhi.

Selain itu, Persis menyerukan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memperkuat solidaritas dan mengambil langkah nyata menghentikan genosida Israel, serta berperan aktif menyelesaikan konflik di Yaman, Sudan, Libya, dan Suriah.

Jeje menambahkan sikap selanjutnya Persis mendorong semua pihak bekerja sama membangun sistem pendidikan berbasis adab dan karakter, memperkuat ketahanan keluarga, serta menciptakan lingkungan sekolah dan kampus yang religius dan berakhlak. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi berbagai penyimpangan moral seperti narkoba, kekerasan seksual, dan LGBT.

Sebagai penutup rekomendasi, PP PERSIS mengajak seluruh keluarga besar Jam’iyah dan umat Islam Indonesia untuk memperkuat amar makruf nahi munkar, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjauhi perpecahan, dan menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Sikap-sikap ini ditegaskan sebagai garis kebijakan resmi hasil Muskernas IV PERSIS 2025," tutup dia. (E-2)