Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp10,5 M untuk Pemkab Maros, Fokus Pembangunan Jembatan dan Lapangan Bola Gollae

GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan keuangan sebesar Rp10,5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Maros untuk pembangunan sektor infrastruktur jembatan dan lapangan sepak bola.

Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Sulsel saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selasa (5/8/2025).

"Menyerahkan Rp10,5 M bantuan ke Kabupaten Maros untuk penanganan masalah stunting serta pembebasan lahan untuk mensupport duplikasi jembatan Maros di kecamatan Turikale yang sudah menjadi bottle neck arus Maros menuju Makassar," ungkapnya. 

Baca juga : 4 Kabupaten Susun Strategi Komunikasi untuk Percepat Penurunan Stunting di Sulsel

"Selain itu, bantuan keuangan juga akan digunakan untuk perbaikan lapangan GollaE serta anggaran penanganan stunting 1.500 anak di Kecamatan Mandai tempat kami melakukan kick off Gerakan Tuntaskan Stunting (GERTAS) di Kabupaten Maros," jelasnya. 

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Pemprov Sulsel, terutama untuk pembangunan jembatan kembar yang dinilai sangat mendesak.

“Wilayah Pasar Sentral adalah titik kemacetan karena padatnya lalu lintas. Pembangunan jembatan kembar ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang,” kata Chaidir.

Baca juga : Muhammad Saleh Ditunjuk Pimpin Bappelitbangda Sulsel, Pengamat: Dipilih Karena Kapasitasnya

Ia juga mengatakan pentingnya revitalisasi Lapangan Gollae yang selama ini sering terendam banjir, padahal memiliki fungsi strategis sebagai sarana pembinaan olahraga dan kegiatan generasi muda.

“Pak Gubernur sebelumnya telah meninjau langsung lapangan ini dan berkomitmen membantu. Selain itu, tahun ini Pemkab Maros juga mendapatkan bantuan pembinaan UMK dari Pemprov, senilai Rp100 juta hingga Rp200 juta,” tambah Chaidir.

Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kabupaten/kota.(H-2)