Sempat Berkonflik dengan Wagub Erwan, Sekda Jabar Nyatakan Loyal pada Pimpinan

HUBUNGAN Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan dengan Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman yang sempat memanas, telah mereda. Herman mengaku telah bertemu dan berkomunikasi dengan Erwan dan kini berkomitmen bahu-membahu menjalankan tugas.

“Tujuan Gubernur, Wakil Gubernur termasuk sekda, semata dilakukan untuk membangun Jabar. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hal biasa, yang paling penting kan tujuan sama, Jabar istimewa. Saatnya kita kita bahu-membahu,” ungkap Herman Selasa (1/7).

Saat disinggung soal pembagian tugas ke depannya, Herman menyerahkan kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. “Silakan ke Pak Gubernur, karena pengambil keputusan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar adalah gubernur,” tegasnya.

Menurut Herman, sesuai tugas dan fungsinya maka sekda membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. ”Dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah pimpinan dan sekali lagi saya tegaskan, saya loyal,” tuturnya.

Sebelumnya, konflik antara Wagub Jabar Erwan dengan Sekda Herman bermula pada Senin (30/6). Seusai rapat di Gedung Sate Kota Bandung pada hari itu, Erwan menyebut jika Herman sudah melampaui kewenangannya sebagai ASN. Sebab, banyak pekerjaan yang harusnya menjadi tugas Wagub, diambil alih oleh Sekda.

“Sebenarnya perlu dipahami, namanya sekda itu mengkoordinir sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan,” imbuhnya.

Tak cuma itu, Erwan sebagai Wagub Jabar mengaku tidak diberikan informasi soal pelantikan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar. “Mohon maaf ya, di sini gak apa-apa, terserah sampaikan. Saya sangat kecewa, ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas, jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak,” bebernya.

Padahal, kata dia, tugas sekda salah satunya menginformasikan kepada gubernur dan wakil gubernur, termasuk rotasi dan mutasi jabatan kepala dinas. “Saya tidak pernah diinformasikan. Silakan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu. Tapi minimal saya dikasih tahu,” tandasnya. (M-1)