Klaten Mulai Kampanye Rapat Umum, KPU Ajak Ciptakan Suasana Aman dan Damai

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana sejuk, aman, damai, informatif, dan edukatif pada tahapan kampanye rapat umum yang dimulai 21 Januari 2024.

"Selaku penyelenggara pemilu, kami juga meminta masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024," kata Muhammad Ansori, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Klaten di Merapi Resto, Sabtu (20/1).

Hal itu disampaikan dalam sosialisasi tentang jadwal kampanye rapat umum Pemilu 2024 di Kabupaten Klaten. Kegiatan sosialisasi ini diikuti perwakilan dari Polres, Kodim 0723 Klaten, Badan Kesbangpol, Bawaslu, partai politik, dan media pers

Baca juga : Elektabilitas Anies-Muhaimin sudah Lampaui Ganjar-Mahfud MD

Sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menurut Muh Ansori, kegiatan kampanye menjadi bagian penting bagi peserta pemilu atau calon dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program ke depan kepada masyarakat pemilih.

"Namun, masih ada yang memaknai kampanye itu kegiatan hingar bingar sebagai bagian dari even pesta demokrasi. Karena, proses arak-arakan di jalan menuju lokasi kampanye dinilai tidak kalah menarik dari orasi peserta pemilu," imbuhnya.

Baca juga: Capres Anies Baswedan Temui Legenda Dangdut Rhoma Irama

Padahal, menurut Ansori, ada banyak metode kampanye pemilu yang diikuti masyarakat pemilih. Maka, kemasan kampanye yang menarik dan mendidik perlu dilakukan agar masyarakat pemilih itu tertarik untuk datang di lokasi kampanye.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, kampanye pemilu itu kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

"Kampanye pemilu merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan secara betanggungjawab. Pun, kampanye pemilu itu memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik secara objektif dan rasional," jelasnya.

Jadi, lanjut Ansori, untuk penguatan kembali makna kampanye sebagai sarana untuk menyampaikan visi, misi, dan program itu menjadi kewajiban semua elemen terutama pemerintah, penyelenggara pemilu, serta peserta pemilu dan media pers.

Memang, kita sadari bahwa hal itu tidak mudah. Namun, perlu terus dilakukan agar hasil pemilu bisa mencapai titik ideal, baik kualitas maupun kuantitas. Sehingga, pesta demokrasi juga bisa beriringan dengan pemberdayaan politik masyarakat.

"Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan selain untuk membentuk kesadaran politik juga kepribadian bangsa atas dasar kesepahaman bersama nilai-nilai yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia," pungkasnya. (Z-4)