Mal Pelayanan Publik Dorong Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kalsel

SEBUAH bangunan bertuliskan Mal Pelayanan Publik berdiri megah di kawasan Loktabat Utara, tak jauh dari perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan.

MPP yang mulai beroperasi pada Desember 2021 lalu itu setiap harinya tampak ramai dikunjungi warga masyarakat yang akan mengurus berbagai kepentingan. Mulai dari masalah kependudukan hingga usaha bahkan investasi.

Sampai saat ini di Kalsel tercatat baru ada lima MPP dari 13 kabupaten/kota yang ada. Kelima daerah itu ialah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Banjar, dan Kota Banjarbaru. Sementara Kota Banjarmasin yang merupakan kota terbesar dan merupakan ibu kota provinsi terdahulu belum memiliki MPP.

MPP Kota Banjarbaru menjadi pusat pelayanan terintegrasi yang
cukup baik dan mendapat apresiasi baik dari pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat. Bahkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam kunjungan
kerja di Kalsel beberapa waktu berkesempatan meninjau serta berinteraksi langsung dengan petugas serta masyarakat di MPP Kota
Banjarbaru ini.

Meski belum genap berumur dua tahun, MPP Kota Banjarbaru telah
memiliki 20 gerai layanan publik berbagai bidang seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPPD Samsat, Bank Kalsel juga Polres Banjarbaru.

"Keberadaan MPP Kota Banjarbaru memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat pun berada dalam kategori sangat baik," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Rahmah Khairita.

Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) terkait keberadaan maupun pelayanan MPP berada diangka 92,23 atau kategori
sangat baik. Demikian juga terkait indikator Kemudahan Investasi, terjadi peningkatan realisasi investasi yaitu Rp88 miliar pada 2020 meningkat menjadi Rp646 miliar pada 2022.

Cegah KKN

Gencarnya pembangunan MPP oleh pemerintah di Tanah Air merupakan salah satu upaya memutus panjangnya mata rantai birokrasi berbagai pelayanan publik yang berimbas pada berbagai kendala investasi, maraknya praktek KKN hingga terhambatnya pembangunan.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Reja
Fahlevi mengatakan keberadaan MPP bertujuan untuk mendorong adanya
keterbukaan sistem atau transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat
secara luas. Selama ini sektor-sektor layanan publik rentan terjadi praktek KKN diantaranya pungutan liar.

Melalui sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan akan lebih memudahkan proses pengawasan dan audit secara langsung, di antaranya lembaga berwenang seperti Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) di daerah.

Keberadaan MPP tidak hanya menghadirkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam berbagai layanan, tetapi juga hak yang sama bagi semua lapisan masyarakat.

Hal ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat. Di sisi lain pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. (N-2)