DALAM beberapa tahun terakhir pembangunan di daerah sangat masif. Ini termasuk Bangka Belitung yang sedang gencar mengoptimalkan potensi pariwisata. Karenanya, Rampai Nusantara (RN) hadir di provinsi tersebut
"Rampai Nusantara harus turut serta mengawal pembangunan yang ada bermanfaat untuk masyarakat bawah," jelas Ketua Umum RN Nasional Mardiansyah saat deklarasi dan pelantikan Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (1/10). Pengabdian RN dalam membantu persoalan di tengah masyarakat merupakan prioritas kerja di seluruh daerah di Indonesia.
Selain sektor pariwisata, Negeri Serumpun Sebalai itu memiliki kekayaan alam melimpah yakni sektor pertambangan yang akan sangat memacu kesejahteraan masyarakat. "Solidaritas sesama anak bangsa dalam segala hal akan menguatkan persatuan, rasa untuk saling menjaga satu sama lain, sehingga apapun tantangan di masyarakat seperti saat pandemi lalu dapat diselesaikan bersama-sama," tambah pria yang juga aktivis 1998 itu.
Mardiansyah juga mengintruksikan pengurus Rampai Nusantara Wilayah di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan guna memantau langsung dan melakukan pendampingan kepada masyarakat serta membuka posko pengaduan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. "Program bantuan pemerintah berupa BLT yang diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari penaikan harga BBM sudah tepat, sehingga harus dikawal agar tepat sasaran dan tidak ada pemotongan sama sekali. Bagi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang ditentukan dapat menyampaikan kepada kami melalui posko pengaduan yang akan segera dibuka," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Eksekutif RN Babel Tato Trisetya mengaku berterima kasih atas kepercayaanya dan akan segera menyiapkan program kerja. "Kami akan langsung menyiapkan program kerja sebagaimana mandat Ketum Rampai Nusantara tadi untuk fokus pada program kerja yang langsung menyentuh masyarakat," jelas Tato.
Rampai Nusantara telah resmi berdiri dan memiliki pengurus di 19 wilayah Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Dalam waktu dekat akan menyusul deklarasi untuk wilayah Kalsel, Bengkulu, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. (RO/OL-14)
