Pemprov Jatin Percepat Proses Penyaluran Program Perlindungan Sosial

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mempercepat proses penyaluranprogram perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Penyaluran bantuan program perlindungan sosial ini harus segera dilakukan untuk meringankan beban masyarakat," kata Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa di Surabaya.

Saat ini penyaluran bantuan sudah dilakukan di Kabupaten Jember, Bondowoso, Lamongan, dan Sidoarjo. Sedangkan di daerah lain akan dilakukan secepat mungkin.

Ada beberapa macam program perlindungan sosial yang disalurkan Pemprov Jatim seperti program Bantuan Perlindungan Sosial Bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100%. Selain kepada sopir mikrolet, program perlindungan sosial juga diberikan Pemprov Jatim kepada 10 pengemudi ojek online yang diserahkan Kepala Bapenda Jatim dan Kadishub Jatim.

"Betul-betul ini pembebasannya 100%. Nah ini memang untuk yang driver ojol penyalurannya termasuk cepat. Kenapa" Karena ada aplikatornya sehingga data driver ojol dan kendaraan bermotor sudah teridentifikasi di sana," tegas Khofifah.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga mempercepat bantuan perlindungan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Bantuan ASPD sebesar Rp300.000 telah rutin diberikan tiap bulan oleh Dinas Sosial Jatim.

Namun, Gubernur menuturkan dalam kondisi seperti saat ini mereka juga berhak mendapatkan penguatan perlindungan sosial yang diwujudkan melalui top up senilai Rp600.000. "Sistem pencairannya nanti dua kali, pertamaa Rp 300.000 cair pada September dan yang kedua Rp300.000 cairnya di November," jelasnya. (OL-15)