Padang Panjang Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya

PEMERINTAH Kota Padang Panjang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) atas komitmennya mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penghargaan ini diserahkan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga kepada Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran Datuak Paduko Malano, Jumat (22/7), di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Fadly menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan dari Kemen-PPPA yang dinilai meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh KLA Kategori Madya.

"Alhamdulillah, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang bersama stakeholder benar-benar hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga diapresiasi Pemerintah Pusat melalui Kemen-PPPA," sebutnya.

Fadly berharap komitmen mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak terus ditingkatkan. "Pemenuhan hak anak harus terus kita tingkatkan. Semoga tercipta generasi emas yang membawa kemajuan bangsa ini," ujarnya.

Baca juga: Delegasi W20 Summit Kagumi Keindahan Danau Toba

Sebelumnya, Menteri PPPA yang dikenal dengan nama Bintang Puspayoga ini mengatakan, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing secara umum, anak memiliki empat hak dasar. Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi.

"Sebagaimana isu-isu yang melingkungi anak sangat kompleks dan multisektoral. Lintas sektoral menjadi sangat esensial dan menjadi
syarat terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak," katanya.

Dikatakannya lagi, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha.

Lebih lanjut Bintang mengatakan, dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, KLA yang diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah sehingga diharapkan menjadi prioritas dalam pemerintah daerah.

Kementerian PPPA, ujarnya, memberikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan KLA. "Segala upaya dan kerja sama telah diberikan, semoga penghargaan ini tidak hanya sebagai tujuan akhir tetapi sebagai penyemangat untuk melindungi anak di daerah masing-masing," tuturnya.

Dia berharap pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan dapat menjadi inspirasi, membagikan praktik-praktik baik kepada daerah lain
dengan bergandengan tangan bersinergi, berkolaborasi. Pemangku kepentingan menciptakan lingkungan positif, sportif, dan ramah anak.