Kerugian Akibat Gempa Bali Ditaksir Sebesar Rp64,72 Miliar

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali melakukan finalisasi pendataan kerugian akibat gempa 4,8 SR yang terjadi pada Sabtu (16/10/2021). Kepala BPBD Bali Made Rentin mengatakan, tidak sampai sepekan, perhitungan kerugian sudah dilakukan oleh tim BPBD yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang sudah terlatih dalam melakukan recovery bencana. 

"Tim yang sudah terlatih mendata berbagai kerusakan yang ada. Bukan hanya mendata, tetapi melakukan perhitungan kerugian yang dialami. Tim dari lintas instansi. Setelah dihitung, total kerugian materil mencapai Rp64,72 miliar lebih dan akan dikoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan berbagai recovery terutama sarana dan prasarana yang bersifat publik," ujarnya di Denpasar, Kamis (21/10/2021).

Menurutnya, episentrum gempa bumi berada di Kabupaten Karangasem. Dampak gempa tidak hanya di Karangasem tetapi juga Bangli sebagai kabupaten terdekat dengan lokasi gempa. Untuk itu kerusakan terparah berada di kedua kabupaten tersebut. 

Korban meninggal dunia di Bangli sebanyak tiga orang karena terjadi tanah longsor. Sementara yang meninggal di Karangasem berjumlah 1 orang karena tertimpa reruntuhan gedung. Warga yang mengungsi di Bangli sebanyak 19 orang terutama yang berasal dari sekitar tanah longsor. Korban luka berat dan luka ringan terbanyak ada di Karangasem yakni sebanyak 75 orang. Sementara di Bangli korban yang luka berat hingga ringan sebanyak 8 orang.

Untuk bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, kerusakan terparah dan terbanyak berada di Karangasem. Jumlahnya mencapai 1.841 bangunan, mulai dari rumah, pura atau bangunan suci, fasilitas umum seperti kantor dan gedung lainnya. 

Sementara untuk di Bangli kerusakan bangunan tidak terlalu banyak karena lokasinya yang jauh dari sumber gempa.  Ada 23 bangunan di Bangli yang rusak. BPBD bersama instansi terkait sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan berbagai perbaikan sarana dan fasilitas publik. Sementara untuk rumah warga akan dikoordinasi dengan dinas sosial baik provinsi maupun kabupaten yang bersangkutan untuk melakukan berbagai perbaikan. (OL/OL-10)