DEWAN Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Sumatra Utara mendorong penggunaan kain tenun ulos menjadi pakaian dinas aparatur sipil negara di provinsinya.
Ketua Dekranasda Sumut Nawal Lubis mengutarakan dirinya sudah meminta dekranasda kabupaten/kota untuk membantu para perajin tenun ulos di daerahnya masing-masing.
"Salah satu bantuannya adalah dengan menggunakan kain tenun ulos menjadi pakaian kerja atau pakaian dinas untuk pegawai pemerintah di daerahnya sendiri," kata Nawal, Senin (21/6).
Dia yakin cara itu akan sangat membantu para perajin, apalagi mereka termasuk salah satu elemen masyarakat yang sangat terdampak pandemi covid-19 secara ekonomi.
Selain itu, corak kain tenun ulos di Sumut juga sangat beragam dan indah sehingga layak dijadikan sebagai pakaian resmi pemerintahan.
Dalam hal ini, Dekranasda kabupaten/kota bisa saja membeli hasil tenunan para perajin dan menjadikannya sebagai baju dinas pemda.
Namun demikian untuk menghindari adanya pelanggaran administrasi dan birokrasi dalam pembelian hasil kerajinan dan penggunaan kain tenun ulos menjadi pakaian dinas, dekranasda membutuhkan payung hukum. Misalnya, melalui penerbitan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota. Dekranasda Sumut sedang berupaya untuk itu.
Baca juga: Busana Berbahan Ulos Karya Athan Siahaan Tembus Pasar Luar Negeri
Bahkan, Dekranasda Sumut terus mendorong pengembangan kerajinan kain tenun ulos melalui penyelenggaraan event. Seperti dalam pameran yang akan digelar pada bulan Oktober, pihaknya akan mendatangkan banyak ragam kain tenun ulos untuk ditampilkan.
Istri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi itu mengatakan, bantuan juga dapat dilakukan dengan jenis aktivitas lain. Misalnya dengan memberikan edukasi, pendampingan serta ide kreatif kepada para perajin dan pelaku UMKM yang berada di sektor ini.
Begitu juga dengan membantu memasarkan produk kerajinan yang dihasilkan ke pasar domestik hingga mancanegara.
Nawal juga sudah meminta dekranasda kabupaten/kota untuk menggalakkan kegiatan UMKM di daerahnya masing-masing. Hal itu perlu dilakukan agar kinerja usaha para pelaku UMKM di kabupaten/kota bisa lebih menggeliat.(OL-5)
