Ruang Terbuka Publik Representatif Tingkatkan Kreativitas

KEBERADAAN ruang terbuka publik (RTP) diyakini akan berdampak
positif terhadap masyarakat. di antaranya bisa meningkatkan
wawasan, kreativitas, hingga, produktivitas warga.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha
mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan
Gubernur Ridwan Kamil berupaya meningkatkan kreativitas dan
produktivitas masyarakat dengan merevitalisasi RTP di seluruh
kabupaten dan kota.

Selain itu, upaya itu dilakukan guna menjaga kearifan lokal warga di daerah masing-masing. Dengan adanya ruang terbuka yang bisa diakses siapapun, interaksi sosial masyarakat akan terbangun.

"Bisa untuk rekreasi, atau sebagai ruang berekspresi masyarakat. Di
hampir semua daerah, ruang terbuka publik atau alun-alun ini dibangun sesuai dengan historis perkembangan kotanya," katanya di Bandung, Rabu (28/4).

Melalui RTP, dia berharap adanya aktivitas yang mampu meningkatkan
perekonomian masyarakat. Sebab, ruang terbuka yang representatif mampu meningkatkan indeks kebahagiaan warga.

"Dengan begitu, imun kesehatan warga juga akan meningkat. Dengan kondisi yang sehat, diharapkan kreativitas dan produktivitas warga akan
meningkat," katanya seraya berharap hal ini berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Boy mengaku tahun ini pihaknya menganggarkan untuk revitalisasi RTP baik di lahan milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Program tersebut dilakukan dengan menggunakan skema bantuan keuangan ke pemerintah daerah untuk RTP milik kabupaten/kota, dan pembangunan langsung oleh pihaknya padak lahan milik provinsi.

"Ada juga yang CSR untuk di lahan provinsi. Yang CSR baru satu, di
alun-alun Paamprokan, Pangandaran," kata Boy.

Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya sudah merevitalisasi RTP di
beberapa kabupaten/kota, seperti Taman Gasibu dan Monumen Perjuangan di
Kota Bandung, alun-alun di Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan
Pangandaran. Pada 2021 ini, pihaknya sudah menganggarkan revitalisasi
RTP untuk 10 kabupaten/kota seperti Ciamis, Garut, Cirebon, Indramayu,
Depok, Bogor, dan Sukabumi.

Revitalisasi RTP di seluruh kabupaten/kota ditargetkan tuntas pada 2022. "Jumlah anggarannya beda-beda, tergantung luasan lahan, desain, dan material bangunan yang digunakan. Tapi rata-rata nilainya di bawah Rp15 miliar untuk setiap ruang terbuka publik," tandasnya.

Pemprov juga membangun gedung pusat budaya dan pusat kreatif di setiap kabupaten/kota.

Boy memaparkan desain RTP diserahkan kepada setiap kabupaten/kota. Namun, setiap ruang terbuka disyaratkan harus memperlihatkan identitas Jawa Barat, salah satunya dengan simbol Kujang sebagai senjata
khas provinsi ini.

"Desainnya harus mencirikan ke-Jawa Barat-an. Tidak harus seragam, tapi harus ada ciri Jawa Barat. Jadi secara prinsip Kujang
harus selalu ada," katanya.

Minim RTP representatif

Sosiolog dari Universitas Padjajaran Bandung, Budi Rajab, mengapresiasi
langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. Selama ini kabupaten dan kota minim RTP yang representatif.

Bahkan, menurutnya, ruang terbuka yang ada pun minim sentuhan dari
pemerintah setempat. "Terkesan tidak terawat, karena pemerintah kurang
tegas terhadap orang-orang yang mengotori atau merusak ruang terbuka
publik seperti alun-alun."

Padahal, tambah Budi, RTP seperti alun-alun sangat dibutuhkan khususnya
untuk interaksi dan interelasi masyarakat. Dengan terbangunnya pola
tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya wawasan hingga kreativitas warga.

"Asalkan di ruang terbuka itu terbangun suasana ngobrol-ngobrol,
diskusi, pergaulan yang positif," katanya.

Selama ini, Budi menilai warga dibiarkan begitu saja dalam beraktivitas di RTP, tanpa pendampingan atau arahan dari pemerintah.

"Jangan hanya dibangun, terus masyarakat dibiarkan begitu saja untuk
beraktivitas di sana," katanya.

Terlebih, Budi menilai selama ini keberadaan RTP semata-mata untuk sarana bermain, tidak diarahkan sebagai tempat edukasi maupun hal-hal positif lainnya. "Sehingga ruang terbuka publik di kita banyak diisi pedagang."

Oleh karena itu, Budi meminta pemerintah ataupun pengelolaan RTP aktif
menggagas kegiatan-kegiatan yang mampu merangsang adanya aktivitas warga seperti diskusi hingga pementasan budaya dan kearifan lokal.

"Kalau tidak seperti itu, ruang terbuka publik tidak akan berdampak
terhadap meningkatnya wawasan, kreativitas, dan produktivitas
masyarakat," katanya.

Ia juga menyebutkan pemerintah pun harus menyediakan sarana prasarana terkait itu di ruang terbuka publik. (N-3)