DPRD Maluku Utara Minta Pengisi Pj Bupati Haltim Putra Daerah

HAMPIR sebulan kursi bupati Halmahera Timur kosong setelah bupati Muh Din meninggal dunia karena serangan jantung pada 4 September 2020. Ada tiga calon pengganti bupati Halhamera Timur yang diusulkan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, sebagai penjabat sementara bupati, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Buyug Radjiloen, Kepala Inspektorat Ahmad Purbaya dan Kepala Dinas Koperasi Wa Zahra. Namun sampai sekarang Mendagri belum memutuskan siapa yang akan menjadi Pj Bupati Halmahera Timur.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud mendesak Kemendagri untuk segera menetapkan penjabat bupati Halmahera Timur itu.

"Kemendagri bisa mempercepat penetapan Penjabat Sementara Bupati Halmahera Timur dengan tiga nama yang telah diusulkan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba. Dan jangan menempatkan penjabat dari kementrian, mengingat Pj. Bupati Taliabu adalah orang Kementrian Dalam Negeri," kata Kuntu Daud.

Bahkan Kuntu meminta gubernur agar menolak penjabat bupati Halmahera Timu yang tidak sesuai dengan usulan.

"Kenapa harus ada penjabat yang dari kemendagri. Apakah pejabat di Maluku Utara sudah habis, sehingga ditetapkan penjabat dari Kemendagri," ungkapnya memberikan alasan.

Kuntu juga, mempertanyakan lambannya penetapan Pj Bupati Haltim. Padahal sudah lama terjadi kekosongan. Politiisi PDI Perjuangan ini khawatir jika hal ini dibiarkan dan berlangsung lama, maka akan mengganggu dan memperlambat birokrasi di Halmahera Timur. Antara lain pembahasan APBDP dan APBD Induk.

Ia berharap Kemendagri segera menetapkan penjabat bupati Halmagera Timur berasal dari putra daerah Maluku Utara karena lebih mampu menyelesaikan permasalahan pemerintahan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD  Maluku Utara, Sahril Taher. Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk pemerintah pusat.

"Kalau Kemendagri mengabaikan usulan gubernur harus memiliki alasan yang kuat," ujar Sahril.

baca juga: Bupati Halmahera Timur Wafat karena Serangan Jantung

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara itu, menegaskan, Maluku Utara juga memiliki penjabat yang mampu menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati. Ia meminta Kemendagri menjelaskan ke gubernur dengan ditetapkan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Fewan Pertimbangan Otonom Daerah, Maddaremmeng menjawab sebagai Pj Bupati Pulau Taliabu. (OL-3)