Pemkot Makassar Gunakan Inpres Sebagai Payung Hukum

PEMERINTAH Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2020, tentang percepatan penanganan Covid-19, sebelum ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengtakan keberadaan Inpres tersebut, menjadi payung hukum bagi seluruh daerah di seluruh Indonesia. 

"Karena kalau kita lihat Perwali Nomor 36 Tahun 2020 ini, dari dulu kita sudah melaksanakan pengejewantahan dari inpres itu sendiri," ungkapnya, usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Penanganan Covid-19 dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, Jumat (7/8).

Menurut Rudy dalam Perwali yang dibuatnya, Pemkot Makassar telah perketat protokol kesehatan karena protokol kesehatan jadi satu-satunya kunci untuk mengendalikan Covid-19. 

"Jadi kita tinggal melanjutkan. Dan sangat mendukung apa yang bapak presiden istruksikan pada kami,"  lanjutnya.

Ia juga mencontohkan, pelaksanaan Perwali Nomor 36 Tahun 2020 yang sudah masuk minggu keempat, dampaknya mulai terlihat, dengan jumlah kasus yang mulai menurun, keterpaparan berkurang. 

"Ini juga berkat kerja sama semua pihak termasuk TNI, Polri dan rekan media. Lihat tingkat RT (angka penularan) kita yang tadinya satu koma, sekarang sudah diangka 0,9," seru Rudy.

Meski demikian, ia mengingatkan, jika penurunan kasus bukan sesuatu yang harus membuat lengah. Justru sebaliknya, kepatuhan dan peningkatan protokol kesehatan perlu terus ditingkatkan.

"Makanya apel ini merupakan pendisiplinan protokol kesehtan dilakukan hari ini, adalah momentum yang sangat baik. Sangat tepat untuk bisa lebih menjamin keberhasilan yang telah kita lakukan empat minggu ini. Bisa terus diperketat. Protokol kesehatan bukan lagi paksaan, tapi menjadi kebiasaan," tegas Rudy.

Terkait sanksi hukum apa yang akan dilakukan, khusunya Pemkot Makassar, bagi warganya yang tidak menerapkan protikol kesehatan, Kepala Dinas PU dan Bina Marga Sulsel itu berkata, jika masyarakat Makassar itu butuhnya pendekatan persuasif dan humanis. Hanya itu cara yang paling ampuh menggugah hati masyarakat, untuk mau menerapkan pritikol kesehatan dengan ketat.

baca juga: Babel Andalkan Pergub Tegakan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Sementara untuk sanksi, ada sanksi yang disebutnya sebagai sanksi betkearifan loka,  berupa sanksi sosial, seperi menyapu jalan, jalan jongkok dan rapid test acak, bagi warga yang tidak menggunakn masker.

"Intinya dengan Inpres presiden tadi penerapan protokol kesehatn lebih ketat, dipertebal tadi istilahnya Pak Kasdam. Dan jika protokol kesehatan bisa jadi kebiasaan kita, maka insyaallah kita bisa memasuki yang didebut new normal tadi. tradisi baru, kebiasaan baru, pola hidup baru," tutup Rudy. (OL-3)