Jokowi Minta 30 Jembatan dan 19 Sekolah di Lebak Diperbaiki

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono untuk segera membangun kembali 30 jembatan yang rusak di Lebak, Banten, karena bencana banjir yang menerpa beberapa waktu lalu.

Jembatan-jembatan tersebut merupakan infrastruktur yang sangat vital karena menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Baca juga: Anak Sungai Kawasen Meluap, Desa Ciherang Kebanjiran

“Ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa rusak. Ini harus segera diselesaikan,” ujar Jokowi Lebak, Banten, Selasa (7/1).

Selain jembatan, pemerintah mencatat terdapat 19 bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan perlu perbaikan secepatnya. Presiden ingin proses rekonstruksi infrastruktur tersebut bisa rampung dalam tiga bulan ke depan.

Sebagai upaya pencegahan banjir di masa mendatang, Jokowi menginstruksikan kepada Banten untuk menertibkan penambangan emas yang dilakukan secara ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Kegiatan tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu banjir karena telah merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah resapan air.

"Ini mungkin karena perambahan hutan, menambang emas secara ilegal. Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur untuk dihentikan," tegas Jokowi.

Ia tidak ingin akibat ulah segelintir oknum yang mengambil keuntungan secara ilegal, banyak warga yang akhirnya mengalami keeugian bahkan kehilangan nyawa.

"Tidak bisa, karena keuntungan satu, dua, tiga orang, banyak masyarakat dirugikan karena banjir bandang ini," tuturnya.

Baca juga: Arca Ganesha di Situs Dieng Kenakan Jarik Motif Bulat

Badan Penanganan Bencana Daerah Banten mencatat sebanyak delapan orang tewas dan 17.200 jiwa yang terdiri dari 4.368 keluarga harus mengungsi akibat bencana tersebut.

Sebanyak 1.410 rumah dilaporkan rusak. Jokowi mengatakan pemerintah akan merelokasi rumah-rumah warga yang rusak ke daerah yang dianggap lebih aman. Namun, ia menyerahkan penentuan lahan relokasi kepada Pemerintah Provinsi Banten. (OL-6)