KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap Bupati Kebumen

UANG suap yang diterima Bupati nonaktif Kebumen, Yahya Fuad, diduga mengalir ke banyak pihak, termasuk ke Wakil Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz, yang kini menjabat bupati.

Hal itu terungkap dalam kesaksian tim pemenangan Bupati Yahya Fuad, Barli Halim, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap terhadap orang nomor satu di Kabupaten Kebumen itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (25/7).

Keterangan Barli diamini pengusaha, Khayub M Lutfi, di depan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono. Barli mengaku mendapat tugas mengelola fee proyek bersumber APBD serta APBD Provinsi (Banprov).

Berdasar pengakuannya, Barli mengelola sedikitnya Rp2,9 miliar. Dana sejumlah itu diperoleh dari Khayub M Lutfi dan rekanan atau pengusaha jasa konstruksi di Kebumen.

Barli mengatakan, nama-nama penerima bina lingkungan di antaranya ialah Wakil Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz, menerima sekurangnya Rp125 juta dan sebuah mobil Innova yang kini sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sayangnya, perihal suap yang menyeret nama Yazid Mahfudz berikut mobil Innova yang kini telah disita KPK belum tuntas dan seolah menguap, tidak ada kabar kelanjutannya.

Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin ketika dimintai pendapatnya mengatakan, fakta yang muncul dalam persidangan merupakan bukti petunjuk dalam setiap peristiwa pidana.

Baca juga: Kementerian LHK Sita Ribuan Kayu Ilegal di Nunukan, Kalimantan

"Sehingga manakala ada fakta-fakta persidangan yang terabaikan, maka semuanya tentu menjadi kewenangan penegak hukum dalam mempertimbangkannya," tegas Zakir kepada wartawan, Sabtu (13/7).

Sementara perihal adanya mobil Innova yang disita oleh KPK, Ketua Umum Majelis Advokat Nasional Indonesia (Madani) ini menyerahkan keputusannya pada lembaga antirasywah tersebut.

"Soal adanya pemberian mobil Innova tersebut, siapa pemberinya dan untuk keperluan apa serta dana atas pembelian mobil itu bersumber dari mana, ini yang harus dikejar oleh KPK, agar semua pihak yang namanya disebut dalam persidangan, mendapatkan kepastian hukum," ujar Zakir.

Menurut dia, kunci kasus tersebut ada di tangan KPK, apakah akan menindaklanjuti atau tidak.

"Semua tergantung KPK, apakah pemeriksaan terhadap Yazid Mahmudz relevan dengan perkara yang sedang ditangani atau tidak," pungkasnya. (OL-1)