Cetak Biru Tambang, Harapan Baru Warga

(SS/AS/DW/RS/OL/N-2)
03/7/2019 23:20
Cetak Biru Tambang, Harapan Baru Warga
Sejumlah traktor dan alat berat beroperasi selama 24 jam untuk mengambil batu bara(Dok MI)

SEJUMLAH program kebaikan terus digelar pemerintah di daerah. Di Kalimantan Tengah, harapan untuk penataan wilayah tambang yang lebih baik dipastikan mulai berjalan bulan ini setelah cetak biru pertambangan bisa dituntaskan.

“Ini akan jadi landasan dalam ­upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Tengah merupakan provinsi ketiga yang berhasil menyelesaikan blue print pertam-bangan,” ungkap Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM, Muhammad Hendrasto, di Palangka Raya, Rabu (3/7).

Cetak biru, tuturnya, menjadi acu-an bagi perusahaan pertambangan untuk menyusun rencana induk selama masa operasi produksi sampai dengan masa pascatambang. “Kami berharap tujuan pembangunan berkelanjutan  dapat tercapai dengan target yang sudah disusun melalui blue print dan rencana induk.”

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyambut tuntasnya cetak biru karena berdampak pada kesejahteraan warga. “Kami bisa mengawasi prog-ram pemberdayaan masyarakat di lingkungan pertambangan karena sudah ada payung hukumnya.”

Masih terkait kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, meluncurkan aplikasi Tanggap 119 untuk mempercepat layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Lilik Hernanto mengatakan aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan layanan kegawatdaruratan bagi warga yang mengalami kecelakaan dan musibah lainnya.

“Jika ada kecelakaan, warga yang melihat bisa melapor lewat aplikasi yang terintegrasi ke seluruh rumah sakit, puskesmas, ambulans, dan kepolisian. Petugas terdekat akan datang ke lokasi,” tutur Lilik.

Di Jawa Tengah, menurut Bupati Djoko Nugroho, baru ada 9 daerah yang menggunakan aplikasi ini, termasuk Blora. “Aplikasi ini terintegrasi dengan 8 daerah lain.”

Di Palembang, Sumatra Selatan, pemerintah kota mengefektifkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Namun, seperti diungkapkan Koordinator Kotaku Tri Wahyudi, permukiman di sempadan Sungai Musi sulit disentuh untuk peningkatan sanitasi, prasarana jalan, dan drainase. “Itu kawasan ilegal yang sulit diintervensi.”

Kondisi berbeda dilaporkan dari Kabupaten Tabanan, Bali. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah-an Rakyat, kemarin, menyerahkan 395 unit rumah bantuan program stimulan perumahan swadaya. “Total bantuan sejak 2016 sudah mencapai 1.602 rumah yang tersebar di 20 desa dan 5 kecamatan,” papar Sekretaris Dinas PUPR, I Gusti Agung Nyoman Kamasan. (SS/AS/DW/RS/OL/N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya