JK Tengahi Kemelut Pasar

PEMBANGUNAN Pasar Sentral di Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia meminta pembangunan kembali pasar yang terbakar pada 2014 itu diawasi secara ketat. "Saya sudah minta ke BPKP dan KPK agar melihat apa ada kesepakatan yang dilanggar dalam proyek ini," jelas Wapres saat menerima empat perwakilan pedagang Pasar Sentral di rumahnya, Jalan Haji Bau, Makassar, Senin (1/5). Akibat kebakaran yang melanda 3.000-an kios dan 130 ruko itu, para pedagang menderita kerugian hingga Rp2 triliun.

Pasar dibangun kembali di atas lahan milik pemkot oleh pengembang swasta, PT Melati Tunggal Inti Raya. Polemik muncul saat PT Melati mematok harga kios yang dinilai memberatkan pedagang. Beberapa kali mediasi digelar, tapi belum ada titik temu. Untuk mengatasi masalah itu, Wapres menetapkan harga kios tidak boleh lebih dari Rp30 juta. Atas keputusan Jusuf Kalla, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan siap. "Akan segera diselesaikan," tegasnya.

M Yusuf, perwakilan pedagang, mengaku PT Melati meminta pedagang membayar Rp65 juta-Rp100 juta per meter persegi. Di Sukabumi, Jawa Barat, pemerintah kabupaten mengakui lemahnya SDM menjadi pemicu terlambatnya pencairan dana desa dan alokasi dana desa. Padahal, tahun ini, 381 desa di wilayah ini akan mendapat DD dan ADD total Rp540 miliar.

"Rata-rata setiap desa mendapatkan DD dan ADD Rp1,3 miliar-Rp1,4 miliar. Namun, sampai sekarang belum ada desa yang mencairkan, meski uangnya sudah ada," terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Sukabumi, Ade Setiawan. Lemahnya SDM terlihat dari belum beresnya tata kelola dan tata cara administrasi pelaporan pertanggungjawaban. Padahal, berbagai bimbingan teknis dan workshop sudah sering dilakukan untuk para perangkat desa.