Larangan Kembang Api Tahun Baru Jadi Cerminan Solidaritas Nasional

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Harlina menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melarang penyelenggaraan pesta kembang api pada malam tahun baru sebagai langkah yang patut diapresiasi. Kebijakan tersebut dinilai menjadi pengingat penting bagi masyarakat Jakarta untuk menunjukkan empati terhadap korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera.

“Sebagai ibu kota dan barometer nasional, Jakarta perlu menunjukkan sikap kepedulian dan tidak berlebihan ketika saudara-saudara kita di daerah lain masih berduka,” ujar Wa Ode di Jakarta.

Menurutnya, larangan kembang api di malam tahun baru Jakarta bukan sekadar pembatasan kegiatan perayaan, tetapi juga mengandung pesan moral tentang solidaritas dan kepekaan sosial, khususnya terhadap masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana.

Baca juga : Pramono Anung Terbitkan Regulasi Larang Kembang Api di Malam Tahun Baru

Selain aspek empati, Wa Ode juga menilai kebijakan tersebut berdampak positif dari sisi efisiensi anggaran dan ketertiban umum. Dengan membatasi titik-titik perayaan, potensi kerumunan yang berlebihan serta permasalahan sampah sisa perayaan dapat ditekan.

Ia berharap masyarakat dapat mengisi malam pergantian tahun baru dengan kegiatan yang lebih bermakna dan reflektif.

“Doa bersama di lingkungan masing-masing jauh lebih bernilai sebagai bentuk syukur dan harapan menyambut tahun baru,” katanya.

Wa Ode menambahkan, DPRD DKI Jakarta akan ikut mengawal pelaksanaan Surat Edaran terkait larangan tersebut agar seluruh pihak, termasuk pengelola hotel dan tempat wisata, mematuhinya sesuai semangat kesederhanaan yang diusung pemerintah daerah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan tidak akan ada pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 di Jakarta. Sebagai gantinya, perayaan akan dilakukan secara sederhana dengan atraksi alternatif seperti pertunjukan drone. (Ant/E-3)