NasDem Desak Percepatan Perbaikan Sekolah dan Fasilitas Kesehatan di Jakarta

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti masih buruknya kondisi infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Anggota Fraksi NasDem, Fatimah Tania Nadira Alatas menegaskan Pemprov DKI harus segera mengambil langkah nyata untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan optimal. Menurut Fatimah, perbaikan dan penambahan gedung-gedung pelayanan dasar di Jakarta masih jauh dari ideal.

“Kami meminta Pemprov DKI secepat mungkin memperbaiki sekaligus memperbanyak gedung pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Fatimah melalui keterangan tertulis, Rabu (10/9).

Sorotan utama NasDem tertuju pada kondisi sekolah di Jakarta. Data Dinas Pendidikan menunjukkan masih ada 284 bangunan sekolah yang mengalami rusak total. Situasi itu disebut memprihatinkan, terutama karena Jakarta mengelola APBD terbesar di Indonesia.

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas di Denpasar Selatan

“Rehabilitasi total sekolah yang rusak harus dipercepat pada 2026. Tidak sepatutnya anak-anak belajar di bangunan yang tidak layak, sementara kita bicara soal kota berkelas dunia,” tegas Fatimah.

Selain pendidikan, Fraksi NasDem juga menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya di Kepulauan Seribu. Berdasarkan data BPS 2024, hanya terdapat satu rumah sakit umum di kawasan tersebut, tanpa adanya rumah sakit bersalin. Kondisi ini memperparah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu dan anak.

“Kami meminta Pemprov DKI melakukan kajian serta perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan tambahan di Kepulauan Seribu. Hak masyarakat atas layanan kesehatan tidak boleh dikorbankan hanya karena persoalan geografis. Warga Kepulauan Seribu berhak mendapatkan akses kesehatan yang sama seperti warga Jakarta lainnya,” imbuhnya.

Baca juga : Sambangi Merauke, Ganjar Berencana Kurangi Kesenjangan di Papua

Dengan tekanan politik yang disuarakan melalui forum paripurna, Fraksi NasDem berharap APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen perubahan.

“APBD Jakarta harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar dokumen anggaran. Kami ingin memastikan pelayanan dasar, mulai dari sekolah hingga rumah sakit, hadir secara nyata di tengah masyarakat,” pungkas Fatimah.