Usulan 4 Hari Kerja bukan dari Tim Transisi Pramono-Rano

Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah menegaskan bahwa usulan kebijakan empat hari kerja bukan berasal dari tim transisi, melainkan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga.

"Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja," kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, usulan tersebut merupakan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, yang disampaikan dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

Baca juga : Rapat Perdana Tim Transisi Pramono-Rano dengan Pemprov DKI Jakarta, Bahas KJP hingga Normalisasi Sungai

"Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi," ujarnya.

Usulan itu, kata dia, sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Baca juga : Tim Transisi Pramono-Rano Bertemu Sekda DKI Jakarta, Komunikasi Awal Bahas Program

"Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat," paparnya.

Ia menyatakan bahwa program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Meski demikian, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

Baca juga : Tim Transisi Pram-Rano, Pj Gubernur: Komunikasi Berjalan Lancar

Dia menilai gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam di masa mendatang antara DPRD dan Pemprov DKI.

"Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh pemangku kepentingan, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta. Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda Tim Transisi Pramono-Rano," kata Ima.

Dengan pernyataan ini, Ima berharap masyarakat tidak lagi salah paham terkait isu tersebut. Fokus tim transisi tetap berada pada agenda strategis yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno.(Ant/P-2)