Kaukus Muda Betawi Dorong Pras, Dailami Firdaus, hingga Lutfi Hakim Maju DKI 1

KONSTELASI politik untuk perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta mulai beriak. Nama politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi masuk radar bersama tokoh Betawi Dailami Firdaus dan Imam Besar FBR KH Lutfi Hakim, sebagai putra daerah.

"Pras, memang layak karena sudah berpengalaman. Ketua DPRD DKI dua periode pastinya paham Jakarta. Lalu, ada putra Betawi, Dailami Firdaus dan KH Lutfi,” pengurus Kaukus Muda Betawi, Usni Hasanudin, dalam keterangannya.

Selain nama-nama tersebut, beberapa tokoh Betawi yang menjabat sebagai pimpinan partai politik yang patut dihitung untuk memeriahkan bursa cagub Jakarta. 

Baca juga : Jokowi Tegaskan Pemerintah Ingin Gubernur DKI Dipilih Langsung

Ada juga tokoh d Jakarta, misalnya Mardani Ali Sera dan Khirudin (PKS), Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar dan Hasbiallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI). Usni menerangkan, sudah lama Jakarta tidak dipimpin tokoh Betawi. Terakhir kali adalah Fauzi Bowo (Foke), Gubernur Jakarta periode 2007-2012.

"Nah, Pilgub Jakarta 2024 harusnya kembali menjadi momentum untuk tokoh Betawi. Harus berpesangan. Antara tokoh betawi dan pemain naturalisasi,” jelas Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

Menurut Usni, Dailami dan Lutfi Hakim layak dijagokan lantaran terbukti konsisten dan berkomitmen memajukan kebudayaan Betawi. Ia merujuk pada rekam jejak Dailami selama menjadi anggota DPD RI asal Jakarta dan Lutfi Hakim selama menjabat Imam Besar FBR.

Baca juga : NasDem Tolak Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

"Sebagai orang Betawi, kami akan konsolidasikan usulan ini. Betawi memiliki potensi besar ketika terkonsolidasikan dengan baik," tandasnya.

Ia menambahkan, Ketua DPRD DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. “Ya, memang layak jadi gubernur. Tinggal saja dapat restu dari PDIP,” tandas dia.

Revisi ini bertujuan untuk melarang penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, larangan tersebut akan dimasukkan ke dalam Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi. (Z-7)