Dua Era Gubernur Belum Bisa Atur Jam Kerja Warga DKI, Pemprov Sebut Kebijakan Entitas Perusahaan

DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengatakan bahwa pengaturan jam kerja merupakan kebijakan masing-masing perusahaan. Hal ini salah satunya untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, menjadi kebijakan masing-masing perusahaan.

"Perlu dipahami bahwa Jakarta itu ibu kota negara dan kota megapolitan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Kamis (16/2).

Baca juga: Jakarta Kian Macet, Pengamat: Industri Sepeda Motor Sudah Kebablasan

"Sehingga pengaturan jam kerja tidak bisa dilakukan secara secara tunggal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta," lanjutnya.

Syafrin mengimbau kepada tiap perusahaan untuk melakukan pengaturan jam kerja secara mandiri.

"Contohnya, sebelumnya (tahun lalu) masuk kerja pukul 07.30 WIB. Lalu sekarang sudah disesuaikan jam masuk kerja pukul 08.00 WIB," kata Syafrin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah ada penyesuaian yang harapannya dapat diikuti oleh entitas lainnya. Sehingga masing-masing perusahaan juga dapat melihat efektivitas pengaturan jam kerjanya seperti apa.

"Jadi efisien atau tidak, tentu dari tiap entitas itu sendiri. Ini memang tidak bisa kami paksakan," jelas Syafrin.

Wacana pengaturan jam kerja masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Sebelumnya usul ini sudah ada pada era Gubernur Anies Baswedan dari hasil usul Dirlantas Polda Metro Jaya, namun Pemprov DKI tidak lagi membahas secara rinci wacana. (OL-17)