WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP) perlu diuji coba. Agar mengetahui baik dan buruknya program baru itu.
"Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kebijakan itu merupakan sesuatu bahasa kiayinya ijitihad nah ini apakah benar itu maka lakukan uji coba dulu," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini.
Ma'ruf menilai dengan uji coba juga mampu mengetahui apakah dapat efektif mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Sehingga akan menjadi eveluasi ke depannya.
"Saya kira suatu kebijakan baru itu perlu di uji coba dulu. apakah bisa betul efektif apa tidak," bebernya.
Baca juga: Blanko Terbatas, Warga DKI Masih belum Bisa Cetak KTP-E
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana penerapan ERP masih dalam pembahasan. Termasuk, payung hukumnya melalui Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PL2SE).
"Nanti (raperda) dibahas di DPRD, diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terus jadi perda, setelah jadi perda, turun masih dibahas lagi, bisa pergub (peraturan gubenur), bisa kepgub (keputusan gubernur)," ujar Heru di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Januari 2023.
Heru menargetkan pembahasan Raperda PL2SE bersama DPRD dapat rampung pada akhir 2023. Pihaknya akan menyiapkan badan usaha yang bakal mengelola ERP. (OL-4)
