KEPALA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sardjoko menyebutkan program pembangunan rumah tanpa uang muka atau DP nol rupiah akan tetap dilanjutkan meski masa kepimpinan Gubernur Anies Baswedan sudah selesai pada 16 Oktober tahun ini.
Menurut dia, program yang baik dan terbukti bisa bermanfaat bagi masyarakat boleh dilanjutkan.
Baca juga: Anies Resmikan Empat Sekolah Konsep Green Building
"Program DP Rp0 ini jelas memberikan satu kebermanfaatan yang luar biasa kepada masyarakat. Ini adalah program yang memang betul dirasakan manfaatnya. Otomatis siapapun tentu kita dorong supaya tetap melanjutkan sesuai program RPD (Rencana Pembangunan Daerah) kita," terang Sardjoko di Balai Kota, Rabu (28/9).
Untuk pembangunan rumah DP nol rupiah tahun depan, Sardjoko belum dapat menyebutkan nilai anggaran yang akan diajukan kepada DPRD DKI.
"Namun, untuk tahun ini kurang lebih Rp500 miliar," lanjutnya.
Di sisi lain, rumah DP nol rupiah ini tidak hanya disediakan oleh Pemprov DKI tetapi Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan swasta maupun BUMN.
Di sisi lain, guna mengawasi dengan ketat warga yang bisa membeli unit hunian DP nol rupiah ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membentuk badan layanan usaha (BLU).
"BLU ini nanti melakukan proses verifikasi awal terhadap calon penerima manfaat. Mereka harus betul-betul meyakini dan memastikan penerima program DP nol rupiah sesuai dengan ketentuan. Kemudian proses selebihnya, proses verifikasi yang dilakukan perbankan ini sesuai dgn syarat, apabila sudah clear, sudah bisa dilakukan akad kredit, unit pengelolaan dana perumahan ini baru menyalurkan pembiayaannya kepada bank," tegasnya. (OL-6)
