Didesak Tunda PTM 100%, Wagub DKI: Kami Ikut Pemerintah Pusat

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons desakan publik agar pembelajaran tatap muka (PTM) 100% ditunda dulu lantaran tren kenaikan kasus covid-19. Namun, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta masih harus mengikuti aturan pemerintah pusat.

“Seperti sudah yang sering kami sampaikan, kami memberlakukan PTM 100% mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek. Di antaranya disyaratkan adalah provinsi di level 1 atau 2. Jakarta memenuhi syarat level 2,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Senin (24/1).

Selain itu, sambungnya, saat ini Jakarta masih memenuhi syarat lain untuk PTM 100% di antaranya vaksin tenaga pendidikan di atas 80%, vaksin lansia di atas 50%. Saat ini capaian vaksin di Jakarta lebih dari 91% untuk tenaga pendidik dan untuk lansia di atas 71%. Adapun untuk peserta didik capaian vaksinasinya sudah 98%.

“Jadi sekali lagi kami melaksanakan tugas ketentuan, sesuai dengan aturan yang ada. Kami terima kasih masukkan pertimbangan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita yang lebih untuk bisa memastikan PTM berlangsung dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, untuk penemuan kasus covid-19 di sekolah sudah sebanyak 43 sekolah. Dengan total 72 kasus terdiri dari 67 kasus menimpa peserta didik, 2 kasus pada pendidiknya dan 3 kasus pada tenaga pendidik.

“Dari 43 yang sudah dibuka kembali atau pemberhentiannya dibuka kembali itu 28. Yang masih tutup 15, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat hampir semua sudah dibuka kembali,” imbuhnya.

Baca juga: Satu Siswa Positif Covid-19, SMAN 6 Jakarta Hentikan PTM

Sebelumnya, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman meminta pemerintah pusat menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah DKI Jakarta dan daerah lain yang memiliki peningkatan kasus covid-19. Penghentian PTM ini dapat sementara dilakukan mulai akhir bulan ini hingga pada Maret.

"Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu rawan terjadi peningkatan covid-19 ya," kata Dicky saat dihubungi, Minggu (23/1).

Menurut dia, vaksinasi covid-19 bagi peserta didik saat ini belum menyeluruh. Di samping itu, untuk peserta didik kelas rendah seperti sekolah dasar rentan tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Juga menurut data di negara lain, kasus covid-19 di sekolah sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi untuk menjaga anak-anak kita sebaiknya dihentikan sementara dulu," tuturnya.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah tetap melakukan testing, tracing, dan treatment (3T). Hal ini ditujukan untuk melakukan pengendalian covid-19.

"Kita tidak hanya harus mengantisipasi gelombang ketiga ini tapi juga harus siap mengantisipasi bulan puasa. Nanti ini kan biasanya ada kenaikan juga," tukasnya.(OL-5)