GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menggunakan penaikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menambah kekurangan gaji pegawai kontrak atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP). Diketahui anggaran gaji PJLP kurang karena ada revisi UMP DKI 2022 dari semula Rp4,4 juta menjadi Rp4,6 juta.
Kementerian Dalam Negeri pun memberikan lampu hijau atas kenaikan anggaran BTT dari semula Rp2,9 triliun menjadi Rp3,1 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan BTT bisa digunakan untuk apapun jika kebutuhannya bersifat mendesak.
Ia menjelaskan bahwa kekurangan gaji PJLP dalam konteks ini sudah memenuhi kategori mendesak karena revisi UMP dilakukan usai pengesahan APBD 2022. Karenanya, diperlukan dana darurat untuk menambah kekurangannya.
"Jadi begini, kan Pak Gubernur mengusulkan UMP naik 5,1%. UMP sebelumnya bagi PJLP di bawah itu. Sekarang jadi Rp4,6 juta tentu ada selisih. Sumber selisihnya dari mana, kan anggaran sudah diketok sebelumnya. Tentu diusulkan dari BTT. Tidak apa-apa tidak ada masalah, itu biasa ya," ungkap Ariza, Kamis (6/1) malam.
Menurut dia, rencana ini pun baru sebatas usulan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Ia juga belum mengetahui nilai anggaran yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan gaji PJLP.
"Prinsipnya kami akan memenuhi UMP yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Namun tidak akan melanggar ketentuan dan peraturan yang ada," tegasnya.
Rencana Pemprov DKI untuk menggunakan dana BTT menambah kekurangan gaji PJLP disetujui oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, gaji PJLP juga merupakan kebutuhan yang mendesak terlebih sudah harus mulai dibayarkan akhir bulan ini.
Baca juga: PLN Pasok Listrik 5,54 MVA ke Stadion JIS
"Ya masak kita mau tahan-tahan kurangi gaji orang," ungkapnya. Ia menegaskan tak masalah jika anggaran BTT digunakan untuk menambah kekurangan gaji dan tidak mengganggu anggaran pembangunan infrastruktur lain. (OL-14)
