WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk pasukan siber jika dinilai baik. Menurutnya, setiap organisasi berhak membuat program yang bermanfaat untuk masyarakat.
"Silakan saja. Semua organisasi punya hak. Apa yang dinilai baik silakan dilaksanakan," kata Riza Patria di Jakarta, Sabtu (20/11).
Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta, merupakan bagian dari perkembangan zaman, di mana banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai pintarnya. "Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," katanya.
Riza menjelaskan, pada zaman digital saat ini ada banyak media sosial sehingga tidak perlu membuat dan menyebarkan berita hoaks. Setiap informasi di media sosial harap dicermati dan dicek kembali sebelum kita menyebar luaskannya. "Jika menyebaran informasi salah, kita ikut berdosa dan bisa berurusan dengan aparat hukum," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, menuturkan, pasukan siber diharapkan mampu melawan buzzeryang menyudutkan ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Alasannya, Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di internet.
Pasukan siber ini bertugas melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial. "MUI tidak usah takut untuk mengatakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.
Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, mengatakan keinginan MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov, senilai Rp10,6 miliar.
"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman. (Ant/OL-15)
