DPRD Sebut DKI Perlu Aplikasi Pemantau Prokes dan Vaksin

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyarankan Pemprov DKI membuat aplikasi pemantau protokol kesehatan (prokes).

"Melihat sulitnya mengawasi ketaatan sekelompok masyarakat untuk menaati prokes, ada baiknya dikembangkan aplikasi untuk mengawasi berbasis laporan masyarakat," kata Gilbert, Senin (28/6).

Hal tersebut akan membuat masyarakat dapat melaporkan apabila di daerahnya banyak yang tidak bermasker, ada kerumunan atau tidak ada penyekatan wilayah berbasis RT RW (PPKM skala mikro).

Baca juga: Layanan Perpustakaan Umum di Jakarta Ditutup Sementara

Menurutnya, aplikasi seperti ini pernah dikembangkan di Jakarta, bernama Qlue dan efektif untuk memantau daerah setempat.

Setidaknya DKI Jakarta sebagai episentrum dan daerah dengan kasus terbanyak dapat terbantu melalui aplikasi pemantau tersebut.

"Pusat pemantauan ini ada contohnya di Surabaya dan efektif untuk membantu pelayanan. Dalam suasana PPKM mikro, pelaporan daring ini pasti akan sangat efektif," imbuhnya.

Kemudian, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melaporkan proses vaksinasi. Berupa bila ada warga yang belum mendapat vaksin. Seperti diketahui, vaksinasi ini sangat efektif menekan kasus berat, setidaknya untuk mengurangi beban pemerintah menyediakan ICU dan menyediakan lahan makam secara urgen.

"Banyaknya masyarakat yang meminta vaksinasi dalam waktu singkat ini, sekaligus target vaksinasi 1 juta penduduk/hari akan memudahkan mendapat target dan lokasi mereka dengan bantuan aplikasi," ungkapnya.

Gilbert menilai sgala upaya harus dikerjakan untuk menekan kenaikan kasus ini. Ia berpandangan apabila aplikasi e-HAC bisa berjalan, seharusnya ada aplikasi yang dibangun untuk memudahkan masyarakat untuk memantau atau mendaftar. (OL-1)