KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar di masyarakat tidak benar. Dia menyebut itu sebagai pembohongan publik.
"Buktinya adalah lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan", ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12).
Ia menerangkan, selama ini, pembahasan panitia khusus (Pansus) RKT tidak pernah memutuskan besaran biaya, tapi bentuk kegiatan.
Baca juga: Anggaran Naik tidak Sesuai UU
Selain itu, perubahan yang ada dalam RKT terkait kegiatan untuk masyarakat. Yakni kegiatan reses serap aspirasi dan sosialisasi peraturan daerah (Perda). Ada juga usulan tambahan sosialisasi rancangan perda, sosialisasi pilar kebangsaan serta kunjungan dalam provinsi dalam rangka penguatan penyerapan aspirasi masyarakat.
"Setiap kegiatan tersebut, anggarannya bukan dikirim ke rekening anggota DPRD DKI Jakarta," tambah dia.
Anggaran dikirim ke rekening penyelenggara yang penyelenggaraannya didampingi Staf PNS Setwan (Sekretariat Dewan).
Ia menekankan kegiatan yang dianggarkan tersebut adalah bentuk kepedulian di masa pandemi covid-19.
"Tidak benar mengenai isu yang berkembang tentang kenaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta seperti yang dituduhkan sebagai upaya memperkaya diri," tutup dia. (OL-1)
