Legislator Sinergitas Pemerintah Kunci Sukse Kenormalan Baru

PENERAPAN prosedur kesehatan covid-19 saat kenormalan baru tidak bisa berdiri. Sinergitas pemerintah daerah dan pusat harus hadir untuk memaksimalkan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memutus rantai penularan covid-19.

Hal tersebut ditegaskan Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Azis saat dihubungi, Senin (8/6).

"Harus ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ucapnya.

Sinergitas tersebut salah satunya untuk menambah armada transportasi umum khususnya saat menerapkan sistem ganjil genap bagi pengendaran sepeda motor.

"Sinergi itu salah satunya untuk menambah armada agar kapasitas armada tidak terlalu penuh dan dapat dilaksanakan prosedur covid yang benar dan terkontrol," ujarnya.

Penerapan ganjil genap untuk sepeda motor pada dasarnya kurang disetujui oleh komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Ada dua hal masalah kesehatan. Menggunakan kendaraan pribadi lebih kecil resikonya dan ekonomi rakyat," cetus Abdul.

Sebelumnya Abdul mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk menerangkan latar belakang kebijakan ganjil genap bagi pengendara sepeda motor.

"Karena kendaraan roda dua adalah angkutan menengah ke bawah. Saya khawatir kebijakan pemberlakuan ganjil genap utuk kendaraan roda dua ini berdampak ekonomi bagi masyarakat kecil," tukasnya. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani