E-Budgeting Disebut Tidak Smart, BTP: Pak Anies Over Smart

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, berkelit soal e-budgeting dengan menyatakan bahwa sistem tersebut tidak smart. Mendengar sistem e-budgeting itu dianggap tidak pintar, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) mengaku heran..

BTP mengatakan, dengan sistem anggaran elektronik yang sudah diimplementasikan selama dirinya jadi Gubernur DKI, Pemprov DKI Jakarta dapat mengetahui item yang akan dibeli sejak dari perencanaan awal.

BTP bahkan meminta media untuk bertanya langsung mengenai penerapan e-budgeting kepada mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI yang kini ditempatkan Anies Baswedan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk (BPPAPP) DKI, Tuty Kusumawati.

“Bisa nanya ke Ibu Tuty, mantan Kepala Bappeda DKI dan mantan anak-anak magang saya yang dulu,” kata BTP, di Jakarta, Kamis (31/10).

Justru BTP menyindir Anies Baswedan yang terlalu over smart, sehingga mampu menilai sistem e-budgeting yang sempat membuat Pemprov DKI saat itu mendapatkan banyak penghargaan di bidang inovasi dan pengelolaan anggaran yang transparan.

Baca juga : Bongkar Anggaran Aibon, Siapa Sebenarnya William Aditya Sarana?

“Aku sudah lupa definisi smart seperti apa. Karena Pak Anies terlalu over smart,” ujar BTP.

Dia menjelaskan melalui sistem e-budgeting, semua pengguna anggaran, termasuk dirinya saat menjadi Gubernur DKI, dapat mengetahui mengenai item atau komponen yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut.

Melalui sistem tersebut, tidak bisa item atau komponen anggaran asal dimasukkan. Bahkan bisa diketahui bila ada oknum PNS yang melakukan markup anggaran.

“Iya, bisa tahu beli apa saja. Dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua enggak bisa asal masukan. Iya (tidak bisa markup). Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya. Kecuali harga satuan semua diubah,” ungkap BTP.

Dia menambahkan, seharusnya harga satuan ketiga sudah dimasukkan sejak awal ke e-budgeting, sehingga semakin mudah untuk mengontrolnya.

“Iya, harus semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya,” lanjut BTP.

Sistem anggaran elektronik atau e-budgeting yang diinisiasi Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI dan diimplementasikan BTP, pernah mendapatkan penghargaan inovasi perencanaan anggaran terbaik di Indonesia. Penghargaan ini diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada April 2017.

Inovasi perencanaan yang mendapatkan penghargaan bukan hanya e-budgeting saja. Tetapi juga e-planning, e-musrenbang dan e-komponen.

Sistem e-budgeting ini juga pernah mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semasa Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat.

Melalui sistem e-budgeting ini, jelas BTP, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem. Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.

Siapa saja yang melakukan markup anggaran dengan mudah dapat diketahui siapa pelakunya. Karena jejaknya terekam dalam sistem tersebut. Sehingga sistem ini sangat diyakini dapat mengurangi markup anggaran atau adanya oknum yang memasukkan anggaran siluman ditengah-tengah pembahasan atau saat APBD sudah disahkan.

Selain itu, sistem e-budgeting ini membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponen sejak awal. Detail komponen ini hingga satuan ketiga. Dengan begitu, sebuah program bisa diukur kewajarannya dengan nilai anggaran sebesar itu.

Nilai tambah lainnya dari sistem ini, masyarakat bisa melihat proses pembahasan anggaran melalui portal resmi Pemprov DKI, apbd.jakarta.go.id. Perencanaan anggaran bisa dilihat publik mulai dari tahap perencanaan hingga pembahasan.

Baca juga : PSI: Sudah 2 Tahun jadi Gubernur, Anies Kok Salahkan Sistem

Berdasarkan penelusuran di website resmi Pemprov DKI, apbd.jakarta.go.id, terlihat dokumen anggaran yang bisa diakses oleh publik. Anggaran yang dimuat dalam website tersebut dari APBD DKI tahun 2016 hingga APBD tahun 2019. Tetapi tidak ditemukan dokumen KUA-PPAS DKI tahun 2020 untuk Rancangan APBD DKI tahun 2020.

Terjadi perbedaan dalam input anggaran dalam e-budgeting antara era Anies Baswedan dangan BTP. Kalau era BTP, input anggaran dimasukkan detail komponen hingga satuan harga ketiga. Sementara era Anies Baswedan, pagu anggaran dulu, baru komponen anggaran belakangan.

Anies mengaku idak ingin melakukannya karena khawatir draf KUA-PPAS yang belum disepakati dengan DPRD DKI hanya akan menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga akan semakin membingungkan masyarakat terhadap anggaran yang sedang dibahas.

Dengan tidak terbukanya Anies Baswedan terhadap penyusunan dan pembahasan anggaran daerah tahun 2020, akhirnya membuat masyarakat mencari cara sendiri untuk mendapatkannya. Salah satunya mendapatkan dari anggota DPRD DKI. Salah satu fraksi DPRD DKI yang giat menyisir anggaran DKI 2020 adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ada empat anggaran yang disoroti fraksi ini. Pertama, anggaran lem Aibon untuk 37.500 siswa sekolah sebesar Rp82,8 miliar. Kedua, pembelian pulpen sebesar Rp124 miliar, sewa lima influencer untuk promosi parawista sebesar Rp5 miliar dan pengadaan komputer Rp121 miliar. (OL-7)