GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak menolak hasil survei terkait kinerjanya yang akan memasuki tahun kedua pada 17 Oktober mendatang.
Sebaliknya, ia akan menerima hasil survei tersebur untuk dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.
"Lembaga survei, mereka berinisiatif dan semua hasil akan kita gunakan untuk meningkatkan kinerja kita," kata Anies usai pelantikan pimpinan definitif DPRD DKI, Senin (14/10).
Namun demikian, tidak semua hasil survei dapat ditelan mentah. Ia menyebut akan tetap melakukan kajian atas survei yang beredar.
"Saya dulu pernah jadi surveyor nanti saya akan baca secara lengkap tapi kalau survei ya tempatkan saja sebagai survei, tidak lebih dari itu, ya survei kita lihat kita terima, cukup segitu saja," tandasnya.
Baca juga : Dinas KUMKMP Koordinasikan Pembangunan Trotoar dan Penempatan PKL
Sebelumnya, lembaga kajian opini dan kebijakan publik Populi Center memaparkan hasil survei yang dilakukan untuk mengetahui kepuasan warga Jakarta terhadap kebijakan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Salah saru hal yang disurvei adalah mengenai kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Dari hasil survei tersebut, sebagaian besar responden, tepatnya 55%, menilai program KJP plus di era Anies lebih baik dibanding era Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang hanya memperoleh 34,3%.
Namun, saat menggunakan kuesioner kontrol, hasilnya berbanding terbalik. Kebijakan bantuan dana pendidikan yang tidak dapat diuangkan untuk menghindari penyalahgunaan dana bantuan diminati 46% responden.
Sedangkan 45% responden memilih kebijakan bantuan dana pendidikan yang dapat diuangkan meskipun ada potensi penyalahgunaan dana bantuan.(OL-7)
