Senin 14 Oktober 2019, 12:36 WIB

Dinas KUMKMP Koordinasikan Pembangunan Trotoar dan Penempatan PKL

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Dinas KUMKMP Koordinasikan Pembangunan Trotoar dan Penempatan PKL

MI/Bary Fathahilah
Revitalisasi trotoar mulai dikebut di sejumlah wilayah di Jakarta

 

DINAS Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait penempatan PKL maupun UKM di trotoar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta tahun depan berencana merevitalisasi sepanjang 147 km trotoar dengan dana Rp1,41 triliun. Dana itu sudah diajukan melalui dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Adi Ariantara menyebut pihaknya sudah berkoordinasi guna mendapat lokasi-lokasi trotoar yang akan dibangun ulang sekaligus direvitalisasi tahun depan.

"Saya sudah mintakan lokasi-lokasinya ke Dinas Bina Marga DKI. Karena yang terpenting kan titiknya di mana saja," kata Adi ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (14/10).

Adi menyebut penting baginya untuk mengetahui lokasi-lokasi tersebut karena ia memahami tidak semua trotoar bisa ditempati oleh PKL.

"Seandainya trotoarnya boleh ditempat PKL pun kita harus sesuaikan titiknya. Nanti kalau kita tempatkan asal-asalan, ganggu 'guiding block' koalisi pejalan kaki jerit lagi," tukasnya.

Dalam menempatkan PKL di trotoar pun menurutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Dalam Permen 03/2014 itu trotoar yang bisa ditempatkan PKL adalah trotoar yang memiliki lebar lebih dari 5 meter.

"PKL nya pun kita buat tidak permanen. Ada gerobak saja dan kalaupun tenda ya tenda yang bongkar pasang. Jadi hanya sebentar. Ketika jam-jam tertentu mereka akan rapihkan sendiri dan selesai berdagang," ungkapnya.

baca juga: Animo Masyarakat Gunakan Otopet Listrik Meningkat

Menurutnya, penempatan PKL di trotoar ini juga untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Sebab, tidak dapat dihindari, PKL ada karena adanya permintaan masyarakat.

"Terutama di kawasan perkantoran atau pusat-pusat keramaian itu mereka dibutuhkan karena ada permintaan. Tapi saat hari libur, mereka libur juga. Karena memang permintaannya tidak ada. Jadi inilah yang mau kita fasilitasi," ungkapnya.(OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More