Sandiaga Beranikah Gunakan Diskresi di Trotoar Istana Negara

KETUA Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menantang Wakil Gubernur Sandiaga Uno menggunakan diskresinya di trotoar Istana Negara.

Alfred mengaku geram dan menyayangkan pernyataan Sandiaga terkait diskresi bagi PKL.

"Kan beliau menyatakan punya diskresi, beliau senang ditantang. Sekarang kita minta diskresi bagi para PKL jualan di depan Istana, di depan trotoar-trotoar kedutaan asing di Indonesia, karena kan mereka bilang bahwa mereka pejabat negara, punya diskresi. Mana dong diskresinya?" kata Alfred saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (2/3).

Alfred menilai semestinya Sandiaga tidak main-main menyatakan diskresi, apalagi terkait dengan fungsi trotoar yang secara hukum dinyatakan hanya untuk pejalan kaki.

"Ini kebijakan yang sesat pikir yang harus diluruskan. Jadi mereka menyebutkan menyelamatkan lapangan pekerjaan ekonomi para PKL, tapi tidak menyelamatkan nyawa pejalan kaki," tegas Alfred.

Kritik senada juga datang dari Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Menurut Bestari, diskresi gubernur bisa digunakan untuk persoalan yang mendesak. Penataan PKL yang melanggar aturan, tidak termasuk salah satu yang mendesak.

"Harusnya enggak bisa (menggunakan diskresi). Pasti masyarakat akan menggugat. Bagaimana kota mau maju kalau PKL menjamur di mana-mana tidak terkendali. Mungkin nanti di depan Istana boleh ya, di depan kantor gubernur juga," tutur Bestari.

Sementara itu, Sandiaga punya pendapat berbeda. Menurut dia persoalan PKL menyangkut urusan perut dan sifatnya mendesak.

"Kalau menurut saya urgent. Kan Tanah Abang setelah 22 Desember, kita butuh waktu tiga bulan untuk launching (penataan) jangka menengah. Kalau tidak, tidak ada penghasilan bagi mereka. Menurut saya urgent. Kita bicara hajat hidup orang banyak," kilah Sandiaga.

Sandiaga bahkan ingin mengajak Alfred Sitorus untuk jalan bersama dan mendengar sendiri bagaimana pejalan kaki di lapangan.

Selain menggunakan diskresi di Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang, Sandiaga juga sempat berwacana menggunakan diskresi untuk menata PKL di kawasan Melawai, Jakarta Selatan.

"Ada diskresi yang harus dibuat karena ada 75 lapangan kerja dikali dua," tukas Sandiaga, Rabu (28/2).

Namun, ia meralat perkataannya sebelumnya terkait diskresi bagi PKL di Melawai. Dia menjelaskan akan memindahkan para PKL ke lokasi sementara. Dia meralat pernyataan sebelumnya, dan mengatakan penataan PKL di Melawai tidak membutuhkan diskresi khusus.

"Enggak ada diskresi itu (PKL di Melawai), karena sudah mau ditata ke lokasi lain," paparnya. Sementara lokasi sementara dipastikan, para PKL tersebut masih berdagang di trotoar. (OL-4)