Persiapan Hadapi Banjir sudah 95%

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengaku persiapan menghadapi banjir pada musim hujan tahun ini sudah 95%. Camat dan lurah menjadi garda terdepan untuk mengoordinasikan antisipasi dan penanganan potensi bencana.

“Camat dan lurah harus siaga sehinga warga Jakarta yang tinggal di daerah rawan bencana dapat info secepatnya,” tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hadapan 46 ribu personel pasukan warna-warni Pemprov DKI Jakarta saat Apel Siaga Bencana di Monas, akhir pekan lalu.

Anies juga menugasi Dinas Sosial untuk menyediakan 5.000 hingga 10 ribu makanan dalam waktu 3 jam seandai­nya terjadi bencana.

Operasi siaga menghadapi musim hujan dimulai kemarin hingga tiga bulan ke depan. Berdasarkan prediksi, puncak dari musim hujan di Jakarta terjadi pada minggu pertama hingga minggu kedua Januari. Meski begitu, Anies menuturkan kondisi cuaca sering kali tidak dapat diprediksi sehingga ia meminta jajarannya agar selalu siaga.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan menjelaskan tahun ini, Pemprov DKI menyi­agakan 3.200 personel pasukan biru untuk membersihkan dan mengeruk sungai-sungai di lima wilayah kota dan satu kabupaten. Ada 145 rumah pompa dan 451 pompa stasioner. “Semua kondisi di atas 97%, baik dan terpelihara,” kata Teguh.

Saat ini, pekerjaan teknis untuk antisipasi banjir masih berjalan. Salah satunya ialah pengerukan kali. Di kawasan aliran Kali Krukut yang tergolong rawan banjir, pihaknya terus mengeruk. Hanya saja, pengerukan tidak bisa berjalan maksimal. Jika endapan di kali dikeruk melebihi kedalaman tertentu, itu berisiko pada bangunan-bangunan yang mengokupansi area sungai. Lebar Kali Krukut saat ini hanya berkisar 5-6 meter dari trase basah ideal sebuah sungai selebar 24 meter.

“Jadi, pengerukan yang kami lakukan masih sangat terbatas. Penghitungan kami, kita tidak bisa maksimal karena kedalamannya. Kalau dikeruk lebih dalam, bangun­an yang mengokupasi sungai pasti longsor. Memang butuh waktu lama untuk mengembalikan Kali Krukut,” ujarnya.

Normalisasi sungai
Tahun depan, Dinas Tata Air mengajukan dana Rp1,3 triliun untuk biaya pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai di Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter. Dana tersebut sebenarnya telah diajukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, pada akhirnya yang didapatkan Dinas Tata Air berkisar Rp300 miliar. Akibatnya, proyek normalisasi terkendala.

Di tiga titik tersebut, Teguh menyebut ada ratusan bidang lahan yang masih harus dibebaskan. Jika pembebasannya tidak selesai pada 2018 mendatang, Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BBWSCC) yang mengerjakan proyek normalisasi terancam mengehentikan pengerjaan.

Terkait dengan normalisasi, Anies tidak menegaskan akan merelokasi warga yang meng­okupansi area sungai.

Dampak normalisasi sungai dirasakan warga kawasan Bukti Duri Novalia. Menurutnya, sejak normalisasi Kali Ciliwung, banjir yang terjadi tidak separah sebelum normalisasi. ”Tetap banjir, tapi lebih cepat surutnya.” (Nic/Sru/J-3)