Headline
Hanya Presiden Boleh Atur Negara

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kekerasan Seksual Santriwati di Kabupaten Bandung, Pelaku Harus Dihukum Maksimal

Sugeng Sumariyadi
25/11/2025 22:51
Kekerasan Seksual Santriwati di Kabupaten Bandung, Pelaku Harus Dihukum Maksimal
Pengadilan Negeri Bale Bandung tengah memproses hukum kasus pelecehan seksual terhadap 6 santri perempuan di Soreang.(DOK/PN BALEBANDUNG)

KASUS kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dialami enam santriwati. Keenam korban tengah menuntut ilmu dan agama di Desa Karamat Mulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Pelakunya RR, 30, sedang berproses sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sejumlah praktisi hukum memberi perhatian besar pada kasus ini.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Ummat Islam (LBH PUI) Etza Imelda Fitri menyatakan kasus kekerasan seksual terhadap enam santriwati yang kini tengah berproses di Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah kejahatan serius. Ini harus ditindak tanpa toleransi.

Baca juga : RUU Berkas Jeffrey Epstein Diserahkan ke Trump, Publik Menanti Transparansi Penuh

LBH PUI bersama tim advokat resmi mendampingi para korban. Sidang akan memasuki agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada 26 November 2025.

LBH PUI menekankan bahwa perlindungan anak adalah mandat negara yang tidak boleh dikompromikan.

“Jaksa Penuntut Umum wajib menegakkan keadilan dengan tuntutan maksimal. Kredibilitas institusi hukum dipertaruhkan,” tegas Etza, Selasa (25/11) malam.

Baca juga : DPR AS Siap Voting RUU Rilis Dokumen Kasus Jeffrey Epstein Pekan Depan

Dia mendesak Kejaksaan Agung untuk menginstruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memimpin langsung pembacaan tuntutan, sebagaimana preseden kasus Herry Wirawan pada 2022 yang berujung pada pidana mati.

"Kasus ini bukan hanya melukai fisik dan psikis korban, tetapi juga merusak marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tuntutan pidana mati, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, serta restitusi bagi korban dinilai layak dijatuhkan," tegasnya.

LBH PUI menegaskan bahwa putusan terhadap terdakwa RR akan menjadi yurisprudensi penting bagi penegakan hukum terhadap predator seksual di lingkungan pendidikan.

“Pesantren seharusnya menjadi ruang aman dan bermartabat, bukan tempat predatorisme,” tandas Etza.

LBH PUI mengimbau masyarakat dan korban lain agar tidak takut melapor. Warga dan korban harus berani  menolak narasi pembungkaman yang sering mengatasnamakan institusi pendidikan atau tokoh agama.

“Kekerasan seksual adalah kejahatan, bukan aib korban,” tandas Etza.

LBH PUI berkomitmen mengawal kasus ini hingga putusan akhir demi memastikan keadilan bagi anak-anak korban



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved