Guru di Kota Cirebon Dibekali Pemahaman Hukum

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon membekali guru dengan pemahaman hukum. Mereka menggelar seminar, Selasa (11/11).

“Melalui seminar ini, kami berupaya memberikan pemahaman dan pembekalan kepada guru dan kepala sekolah tentang pemahaman tentang hukum,” tutur Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto.

Untuk itu, pihaknya menghadirkan narasumber dari KPAID Cirebon, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, juga dari Polres Cirebon Kota.

Dia menjelaskan kasus kriminalisasi terhadap tenaga pendidik maupun kepala sekolah yang dilaporkan oleh orangtua murid ke polisi di Kota Cirebon angkanya sangat rendah.

"Hingga saat ini sih angkanya sangat rendah. Justru kami mengantisipasi jangan sampai hal itu terjadi di Kota Cirebon," tutur Eka.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur tentang tahapan-tahapan bagaimana penyelesaian permasalahan dalam mendisiplinkan siswa.

"PGRI tidak membenarkan adanya tindakan fisik dalam konteks apapun, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga tidak diperbolehkan Makanya kita memberikan pemahaman kepada teman-teman pendidik dan kepala sekolah se-Kota Cirebon ini," jelasnya.

Eka mengungkapkan bahwa diperlukan adanya kebersamaan dalam proses mendidik

"Saya yakin semua guru di Kota Cirebon sudah sangat profesional. Tinggal kita sinergikan antara peran orang tua, peran masyarakat, dan peran sekolah itu seperti apa,” tambahnya.

Tujuannya satu yaitu mewujudkan generasi muda dan pelajar Kota Cirebon menuju pelajar yang unggul menjadi generasi emas mewujudkan Kota Cirebon menjadi kota yang lebih maju lagi. PGRI Kota Cirebon terus mendorong agar Undang-undang Perlindungan Guru segera disahkan.

Wali kota prihatin

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengaku prihatin dengan kondisi saat ini.

“Hal yang ironis ketika masih banyak tenaga pendidik atau guru dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua murid,” paparnya.

Guru, lanjutnya, memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa. Dalam proses itu sering kali dibutuhkan ketegasan agar peserta didik memiliki disiplin serta tanggung jawab.

Edo pun mendorong Dinas Pendidikan dan PGRI untuk memberikan pendampingan hukum kepada para guru yang menghadapi masalah serupa. Selain itu juga memperkuat komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua murid.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng