Headline
BI Cari Pimpinan saat Rupiah Terguncang

Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang
Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%
Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!
Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji
Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Serikat Buruh di Jabar Tentang Rencana Pemotongan Gaji untuk Dana Pensiun

Naviandri
09/9/2024 09:28
Serikat Buruh di Jabar Tentang Rencana Pemotongan Gaji untuk Dana Pensiun
Buruh saat melakukan aksi menolak pemotongan gaji untuk dana Tapera.(Dok. Antara)

RENCANA pemerintah yang akan kembali memotong gaji pekerja untuk dana pensiun, ditentang oleh Serikat buruh di Jawa Barat (Jabar). Mereka mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika rencana pemerintah tersebut tetap dijalankan.

Seperti diketahui, pemerintah kini tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait program pensiun wajib pekerja yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Kami akan memastikan terlebih dahulu terkait skema yang dipakai dalam PP tersebut. Namun jika ternyata skemanya adalah pemotongan gaji, kita akan melakukan perlawanan atau demo,” tegas Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar Dadan Sudiana Senin (9/9).

Baca juga : Konsep Dana Pensiun dalam UU P2SK Dianggap Rugikan Kaum Buruh

Menurut Dadan, pihaknya akan setuju jika dalam aturan tersebut preminya dibayar perusahaan. Dan pemerintah yang melibatkan lembaga keuangan khusus dana pensiun, namun jika tetap dibebankan ke pekerja tentu akan menolak.

Hal senada juga dikatakan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto menegaskan, jika aturan soal pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan itu benar-benar diterapkan, KSPSI juga akan melakukan unjuk rasa.

“Tentunya pasti akan ada penolakan dan demo, akan dilakukan teman-teman buruh dengan cara turun ke jalan, kalau misalnya aturan itu disahkan,” tuturnya.

Baca juga : Dana Pensiun Pokok Tak Bisa Cair Sebelum 10 Tahun

Roy menambahkan, jika skema program dan pensiun itu tetap dibebankan ke pekerja pasti akan sangat memberatkan, kecuali jika memang kewajiban perusahaan yang akan melaksanakan itu, dengan menitipkan dana pensiun para pekerja kepada lembaga lain.

“Aakan tetapi, kalau itu menjadi kewajiban buruh pasti akan kita tolak. Kalau seperti Tapera, pasti kita tetap akan menolak karena sudah banyak potongannya, masa terus-terusan buruh mendapatkan potongan,” ungkap Roy.

Roy melanjutkan, terkait rencana tersebut harus ada kejelasan soal urgensinya, karena buruh sudah merasa berat dengan banyaknya potongan gaji yang sudah terjadi saat ini.

“Kalau semata-mata hanya untuk pemerintah ngumpulin duit saja ngapain, karena buruh sudah terlalu berat dengan banyaknya potongan hari ini,” ucapnya. (Z-9)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved