GELOMBANG baru skandal Jeffrey Epstein yang dirilis Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada akhir pekan ini (1/2/2026) memberikan pukulan telak bagi Kerajaan Inggris. Dokumen setebal 3 juta halaman tersebut mengungkap bukti visual dan korespondensi digital yang secara langsung menyudutkan adik Raja Charles III, Andrew Mountbatten-Windsor (sebelumnya Pangeran Andrew), memaksa Perdana Menteri Keir Starmer untuk angkat bicara.
Dalam rilis terbaru ini, nama Andrew muncul ratusan kali. Namun, dua temuan spesifik menjadi sorotan utama media global hari ini: sebuah foto yang memperlihatkan Andrew sedang berlutut di atas seorang wanita tak dikenal yang berbaring di lantai, serta serangkaian email tertanggal Agustus 2010—dua tahun setelah Epstein divonis bersalah atas kasus prostitusi anak.
Email 'Wanita Rusia' dan Kebohongan "Putus Hubungan"
Temuan ini meruntuhkan pembelaan Andrew yang selama ini mengklaim telah memutus hubungan dengan Epstein setelah vonis tahun 2008. Dokumen DOJ menunjukkan email dari Epstein kepada "The Duke" (julukan Andrew saat itu) yang menawarkan untuk memperkenalkannya kepada seorang wanita Rusia berusia 26 tahun yang disebut "cerdas dan cantik".
Andrew terekam membalas email tersebut dengan antusias: "Tentu saja. Saya berada di Jenewa sampai pagi tanggal 22, tapi akan sangat senang bertemu dengannya." Bukti ini memperkuat dugaan bahwa hubungan keduanya tetap terjalin erat pasca-hukuman penjara pertama Epstein.
Desakan Pengusiran dari Royal Lodge
Situasi ini memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Dalam pernyataannya Minggu (1/2) waktu setempat, Starmer menegaskan bahwa Andrew "seharusnya bersaksi" di hadapan Kongres AS jika diminta, mengingat beratnya bukti baru yang muncul.
Sementara itu, tekanan terhadap Raja Charles III semakin memuncak. Sumber internal Istana Buckingham menyebutkan bahwa Raja kini didesak untuk mempercepat proses pengusiran Andrew dari kediaman mewah Royal Lodge di Windsor. Tenggat waktu pengosongan yang semula dijadwalkan Paskah 2026 kemungkinan akan diperketat, seiring dengan tuntutan publik agar Andrew "diasingkan" sepenuhnya dari fasilitas kerajaan dan tidak lagi menerima subsidi keamanan.
Andrew, yang telah dicopot dari gelar His Royal Highness (HRH) pada akhir 2025, hingga kini belum memberikan komentar resmi terkait rilis dokumen Februari 2026 ini.
